Harianjogja.com, JOGJA—Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DIY semakin dekat. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY memastikan kesiapan sudah mencapai sekitar 90% untuk menyukseskan pendataan yang akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengungkapkan sensus kali ini akan mencakup seluruh lapangan usaha, termasuk sektor pertanian, dengan pendekatan berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI).
"Memang ada sedikit mengalami perubahan melihat situasi ya, pendataannya itu Mei sampai Agustus, yang tadinya Mei sampai dengan Juli," ujarnya.
Pemanfaatan AI dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses klasifikasi usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru 2025. Dengan jumlah komoditas yang mencapai ribuan, proses manual dinilai berpotensi memakan waktu lama serta menghasilkan kualitas data yang tidak seragam.
Endang menjelaskan, teknologi AI yang digunakan tidak bekerja secara otomatis tanpa kendali, melainkan melalui sistem pertanyaan logis yang dirancang untuk memastikan hasil klasifikasi tetap akurat.
"Tetapi di situ apa komoditasnya apa, terus kemudian apakah diusahakan sendiri dan sebagainya. Ada istilahnya mungkin logic untuk supaya mesin itu tidak semena-mena," jelasnya.
Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan dalam berbagai survei BPS, tingkat akurasi penggunaan AI mencapai sekitar 80%, dengan tingkat signifikansi kesalahan berkisar 5% hingga 10%.
"Tapi insyaallah itu sudah dicobakan dan sekitar 80% sudah tepat ya itu untuk akurat untuk yang AI itu. Sudah dicoba untuk beberapa pertanyaan," paparnya.
Sensus Ekonomi 2026 ini akan memotret struktur ekonomi DIY selama satu dekade terakhir, yakni periode 2016 hingga 2026, hingga ke tingkat desa bahkan RT. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran rinci terkait perkembangan sektor usaha, khususnya UMKM di berbagai wilayah.
Menurut Endang, hasil sensus ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan ekonomi, terutama untuk sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY.
"Jadi bagus nih untuk pemetaan usaha-usaha UMKM misalnya. UMKM itu kan ya lokal gitu kan, jadi masih safe lah."
Ia menambahkan, dominasi UMKM berbasis lokal menjadi salah satu kekuatan ekonomi DIY karena dinilai lebih tahan terhadap berbagai dinamika ekonomi.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS DIY akan mulai merekrut petugas pada April 2026. Jumlah kebutuhan petugas masih menyesuaikan perkembangan, termasuk dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra pendataan.
Terkait upah petugas, Endang menyebut besarannya belum ditentukan secara pasti. Namun, dalam masa kerja sekitar dua hingga tiga bulan, petugas sensus diperkirakan akan menerima upah setara upah minimum regional (UMR) atau sedikit lebih tinggi.
"Belum ya, nanti akan kami sampaikan dan sekali lagi BPS itu kalau untuk upah ya, itu tidak satu rupiah pun kita memotong. Itu bisa ditanyakan kepada seluruh petugas," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
