Skenario Baru Mudik 2025, Karyawan Boleh Work From Anywhere

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi mengungkapkan skenario warga bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah antisipasi lonjakan arus mudik pada Lebaran 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Mendagri Tito Karnavian, Menhub Dudy menyampaikan simulasi pergerakan masyarakat berdasarkan beberapa opsi penerapan WFA.

"Dengan adanya perbedaan tanggal terkait usulan WFA, Kemenhub telah melakukan exercise terkait potensi pergerakan masyarakat. Apabila WFA dimulai pada tanggal 24 Maret atau H-7 lebaran, maka kami prediksikan hari puncak mudik akan terjadi pada 28 Maret atau H-3. Sedangkan kalau WFA dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 atau H-5, maka prediksi hari puncak mudik akan terjadi pada 26 Maret 2025 atau H-5 lebaran," ungkap Dudy dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (17/2/2025).

Dia merinci, apabila WFA dimulai pada tanggal 24 Maret 2025 (H-7 Lebaran), maka pola pergerakan pemudik diprediksi tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, dengan lonjakan yang lebih terkendali. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret 2025 (H-3 Lebaran).

Sementara itu, jika WFA baru mulai diterapkan pada tanggal 26 Maret 2025 (H-5 Lebaran), maka lonjakan pemudik diperkirakan lebih tinggi, terutama pada 26 Maret serta 29-30 Maret 2025.

Menurut Dudy, penerapan WFA lebih awal, yakni mulai 24 Maret, dapat membantu menyebarkan arus mudik secara lebih merata dan mengurangi risiko kemacetan parah.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyebut skenario yang disusun oleh Kemenhub telah melalui survei awal yang melibatkan tim ahli. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat beberapa kemungkinan pola pergerakan:

Jika tidak ada WFA, maka lonjakan pemudik terbesar diprediksi terjadi pada 28-30 Maret 2025 (Jumat-Minggu), karena banyak pekerja ASN dan BUMN baru bisa mudik setelah jam kerja berakhir.

Jika WFA dimulai 26 Maret 2025, akan tetap ada lonjakan pada tanggal tersebut, tetapi kepadatan di akhir pekan bisa sedikit terurai. Jika WFA dimulai 24 Maret 2025, arus mudik lebih tersebar dan potensi kepadatan ekstrem bisa diminimalkan.

Salah satu pertimbangan utama dalam penerapan WFA, menurut Tito, untuk menghindari kemacetan panjang di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Bakauheni serta jalur utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia pun mencontohkan peristiwa kemacetan parah di Brexit (Brebes Exit) beberapa tahun lalu yang menyebabkan antrean kendaraan hingga belasan jam.

"Pak Menteri Perhubungan tadi menyampaikan skenario dalam rangka agar mobilitas tidak terjadi lonjakan, di waktu tertentu, jam tertentu, hari tertentu yang membuat kemacetan panjang seperti kasus Brexit misalnya. Jika mobilitas bisa lebih tersebar, maka peluang kemacetan ekstrim bisa dikurangi," kata Tito.

Kendati demikian, Tito menyebut keputusan akhir terkait WFA masih perlu dibahas lebih lanjut dengan Presiden, Menteri PAN-RB, Menteri BUMN, serta pihak swasta. Pasalnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas pemudik tetapi juga produktivitas dunia usaha.

"Kita lihat juga pendapat dari para pengusaha, pabrik-pabrik usaha mereka pasti akan berkurang, sedangkan gaji dan THR mereka tetap akan dibayarkan," ucapnya.

Adapun keputusan mengenai penerapan WFA akan segera ditentukan setelah pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah, sementara untuk pembahasan dengan dunia usaha, akan dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

(hoi/hoi)

Next Article Video: Menteri PU Jamin Kesiapan Jalan Nasional Untuk Libur Nataru