Uji coba pengisian daya bus listrik Trans Jogja di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Terminal di depan Bandara Adisutjipto belum lama ini. - Harian Jogja - David Kurniawan
Harianjogja.com, JOGJA—Transformasi sistem transportasi di Yogyakarta masih menghadapi tantangan besar, terutama pada aspek integrasi layanan dan kemacetan yang kian kompleks di pusat kota serta kawasan wisata.
Isu tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersama Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi di Gedung Djarnawi Hadikusumo, Sabtu (11/4/2026), yang mengangkat tema implementasi transportasi cerdas untuk aksesibilitas dan keselamatan jalan.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa fondasi utama smart mobility bukan hanya teknologi, tetapi integrasi sistem transportasi yang solid. Ia mencontohkan konektivitas bandara dengan kereta api (rail link) di Yogyakarta yang mulai diminati masyarakat karena dinilai efisien.
Namun demikian, transportasi publik seperti Trans Jogja dinilai belum menjadi pilihan utama. Saat ini terdapat 128 unit armada, tetapi kualitas layanan dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan kendaraan pribadi.
“Kita punya 128 unit Trans Jogja, namun belum menjadi pilihan utama masyarakat. Kualitas layanan memang harus segera di-upgrade agar mampu bersaing dengan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya transisi menuju transportasi ramah lingkungan, pemerintah daerah merencanakan pengadaan bus listrik pada 2027. Tahap awal akan dimulai dengan enam unit, meski masih terkendala keterbatasan anggaran.
Di sisi lain, persoalan kemacetan dinilai semakin nyata, terutama di kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Akademisi dari Center for Urban & Regional Studies (CURS) ITERA, IB Ilham Malik, menjelaskan pemerintah tengah menerapkan strategi Avoid, Shift, Improve untuk menekan kepadatan lalu lintas.
Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan adalah tarif parkir tinggi di kawasan pusat kota, khususnya di Sumbu Filosofi Yogyakarta, guna mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
"Ada dilema kebijakan karena PAD masih bergantung pada pajak kendaraan bermotor, yang justru berlawanan dengan upaya pengurangan jumlah kendaraan di jalan," katanya.
Sementara itu, Guru Besar Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Prof. Danang Parikesit, menekankan bahwa transformasi transportasi tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, melainkan juga tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan swasta menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang efektif dan inklusif.
Forum tersebut menyimpulkan bahwa pengembangan smart mobility di Yogyakarta membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari analisis perilaku pengguna berbasis Artificial Intelligence, peningkatan kualitas layanan, hingga kebijakan yang berani untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
