6 hours ago
1
Jakara, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum berencana untuk merevisi asumsi makro pertumbuhan ekonomi RI pada 2025.
Seperti yang diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025 mencapai 4,87% secara year on year (yoy). Dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi RI ini mengalami kontraksi 0,98%.
Sementara itu, asumsi makro dalam UU APBN 2025 disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini sebesar 5,2%.
Airlangga menekankan bahwa masih terlalu dini untuk merubah asumsi makro kendati berbagai ketidakpastian global mengguncang perekonomian. Salah satunya adalah tarif respirokal oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Baru 5 bulan jadi ya masih lihat dulu perkembangan walau perdagangan dunia kena shock tariff," ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Beberapa lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dalam forecast terbarunya yang termaktub dalam World Economic Outlook (WEF) edisi April 2025, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 4,7% pada 2025-2026.
Proyeksi itu merevisi ke bawah perkirakan pertumbuhan ekonomi sebelumnya dalam WEF edisi Januari 2025. Saat itu, IMF memprediksi ekonomi RI masih bisa tumbuh sebesar 5,1% pada tahun ini dan 2026.
Kendati demikian, Airlangga masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi masih alam range.
"Dari segi beberapa rating agency melihat pertumbuhan ekonomi kita masih dalam range," ujarnya.
Sebagai catatan, DPR dan pemerintah telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% dan inflasi diperkirakan sebesar 2,5%. Angka ini tercatat sama dengan besaran asumsi dasar pada RAPBN 2025.
Sementara itu, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp16.000/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%. Angka tersebut sedikit berbeda dengan asumsi dasar RAPBN 2025 yang menargetkan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.100/USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,1%.
Kedua pihak juga sepakat bahwa sasaran pembangunan masih sama dengan RAPBN 2025. Sasaran tersebut mencakup, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0%, tingkat kemiskinan 7,0-8,0%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, Gini Rasio 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia 0,56.
Sementara itu, Indikator Pembangunan berupa Nilai Tukar Petani ditargetkan sebesar 115-120 serta Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108. Kedua indikator ini juga tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2025.
Meski demikian, dalam kesimpulan rapat sejumlah fraksi di Komisi XI memberikan beberapa catatan. Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Di sisi lain, Fraksi PKB mengusulkan Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 120-125.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
