2 months ago
25
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI siang ini, Selasa (18/2/2025)
Adapun, agenda rapat ini adalah pemaparan capaian kerja 2024 dan program kerja 2025 Kementerian Keuangan, Proyeksi APBN-P 2025 dan Pengawasan UU No. 19 Tahun 2018 tentang PNBP.
Namun, sebelum dimulai, kedua pihak memutuskan rapat tersebut tertutup. Padahal, sebelumnya rapat berlangsung terbuka. Mulanya, raker antara para senator dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dinyatakan terbuka oleh Ketua Komite DPD IV Ahmad Nawardi.
"Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Nawardi saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).
Sesaat kemudian, ketika pembahasan menyentuh isu potensi merosotnya penerimaan negara hingga belanja kementerian lembaga yang terkena efisiensi dan Coretax, rapat tiba-tiba diputuskan tertutup.
Apa sebenarnya yang dibahas dalam rapat ini?
Di awal rapat, Nawardi sempat mempertanyakan masalah sistem Coretax yang terus muncul sejak diluncurkan pertama kali ke publik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 Januari 2025.
Akibat masalah Coretax ini, Nawardi mengaku mendapatkan informasi bahwa realisasi faktut mengalami penurunan.
Menurutnya, DJP hanya mampu mengumpulkan 20 juta faktur pada Januari 2025, dari sebelumnya pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 60 juta faktur pajak.
"Sehingga penerimaan pajak yang terkumpul, nanti bisa diklarifikasi Ibu Menteri, hanya Rp 50 triliun dari Rp 172 triliun pada tahun sebelumnya," kata Nawardi.
Nawardi menilai hal itu akan mencederai penerimaan negara sehingga membuat kas negara berpotensi terganggu.
"Tentu ini membuat penerimaan negara, keuangan negara agak goyang dan K/L di awal tahun enggak punya dana menjalankan program yang sudah dirancang karena 2 bulan ini seperti tahun-tahun sebelumnya sumber anggaran negara tentu berasal dari sisa anggaran 2024 yaitu Rp 45,4 triliun," paparnya.
Singgung Danantara
Sebelum rapat tertutup, Nawardi juga menyinggung perihal kehadiran Danantara yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan membuat kondisi penerimaan negara bermasalah. Sebagai catatan, Danantara rencananya akan dirilis pemerintah pada 24 Februari 2025.
Menurut Nawardi, setoran dividen dari BUMN kelolaan Danantara yang selama ini masuk langsung ke kas negara melalui pos PNBP kekayaan negara yang dipisahkan atau KND, harus lebih dahulu dikelola oleh badan tersebut.
"Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditarget Rp 90 triliun pada 2025 dari sebelumnya Rp 85,5 triliun pada 2024, dari Rp 10.402 triliun aset yang mereka kelola, jumlah ini akan masuk ke kas BPI Danantara," paparnya.
Dana ini dikelola menjadi investasi dan dikembangkan terus menerus.
"Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan PNBP dari BUMN tersebut," ujarnya.
Selanjutnya, Nawardi menyinggung masalah pemangkasan anggaran K/L pada kesempatan itu.
Pemangkasan atau efisiensi anggaran K/L itu merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02 2025.
Pemerintah, melalui Kemenkeu, memotong anggaran sebesar Rp 306,6 triliun dari 16 pos pengeluaran. Rincian terdiri dari Rp 256,1 triliun dari belanja KL dan Rp 50,5 triliun dari dana transfer ke daerah.
DPD pun menyoroti efek dari efisiensi ini. DPD pun meminta penjelasan soal hal ini.
"Tentu dampak pemangkasan yang sangat agresif ini akan berdampak ke depan tapi belum kita rasakan saat ini kami yakin di tangan Ibu Menkeu yang sangat luar biasa efisiensi tidak berdampak ke stabilitas sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, subsidi konsumsi domestik, dan lain-lain," tegasnya.
Sebagai catatan, Presiden Prabowo akan melakukan penghematan anggaran hingga tiga putaran dengan total target mencapai Rp 750 triliun.
Pada putaran pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp 306,69 triliun.
Kemudian, pada putaran kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.
Lalu, pada putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 trliun.
Menurut Presiden, dari total tersebut, sebesar Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Prabowo: Danantara Meluncur 24 Februari,Kelola Rp14.000 Triliun
Next Article 732 Anggota MPR Periode 2024-2029 Resmi Menjabat
