Sri Mulyani dan DPD Tiba-tiba Rapat Tertutup, Ini Hasilnya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah menyelesaikan rapat pembahasan tentang pembahasan APBN 2025 yang tiba-tiba tertutup di tengah jalan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, rapat itu secara garis besar membahas pelaksanaan APBN 2025 yang desainnya telah disesuaikan dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto beserta dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan," kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD itu, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kata dia telah mengungkapkan kepada para senator di Komite IV DPD bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah pusat hingga daerah efisien.

"Dan dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul tingkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM, dan seterusnya," ucap Suahasil.

Sebagai informasi, rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komite IV DPD RI seketika tertutup, seusai Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi membahas masalah potensi merosotnya penerimaan negara, Danantara, hingga belanja negara yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Mulanya, raker antara para senator dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu dinyatakan terbuka oleh Ahmad Nawardi. "Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Nawardi saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).

Namun, setelah ia menyampaikan kata pengantar pembukaan rapat tayangan layar di depan ruang rapat ikut mati, termasuk saluran langsung rapat di channel Youtube DPD RI.

Saat menyampaikan pemaparan pembuka rapat, Nawardi sempat menyinggung masalah sistem Coretax yang terus muncul sejak diluncurkan pertama kali ke publik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 Januari 2025.

Akibat permasalahan Coretax itu, Nawardi mengaku mendapatkan informasi bahwa Ditjen Pajak hanya bisa mengumpulkan 20 juta faktur pada Januari 2025, dari sebelumnya pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 60 juta faktur pajak.

"Sehingga penerimaan pajak yang terkumpul, nanti bisa diklarifikasi Ibu Menteri, hanya Rp 50 triliun dari Rp 172 triliun pada tahun sebelumnya," tegas Nawardi.

Permasalahan itu ia anggap membuat penerimaan negara akan bermasalah pada awal tahun, membuat kas negara berpotensi terganggu.

"Tentu ini membuat penerimaan negara, keuangan negara agak goyang dan K/L di awal tahun enggak punya dana menjalankan program yang sudah dirancang karena 2 bulan ini seperti tahun-tahun sebelumnya sumber anggaran negara tentu berasal dari sisa anggaran 2024 yaitu Rp 45,4 triliun," tuturnya.

Ia juga pada kesempatan itu menyebut kehadiran Danantara yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan membuat kondisi penerimaan negara bermasalah.

Sebab, setoran dividen dari BUMN kelolaan Danantara yang selama ini masuk langsung ke kas negara melalui pos PNBP kekayaan negara yang dipisahkan atau KND, harus lebih dahulu dikelola oleh badan tersebut.

"Setoran dividen 65 BUMN ke negara yang ditarget Rp 90 triliun pada 2025 dari sebelumnya Rp 85,5 triliun pada 2024 dari Rp 10.402 triliun aset yang mereka kelola, jumlah ini akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola menjadi investasi, dividen BUMN ini akan dikembangkan terus menerus, status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan PNBP dari BUMN tersebut," ucapnya.

Setelah itu, Nawardi menyinggung masalah pemangkasan anggaran K/L pada kesempatan itu. Pemangkasan atau efisiensi anggaran K/L itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S37 MK.02 2025.

(arj/mij)

Next Article Ismeth Abdullah Kepri-Larasati Moriska Kaltara Pimpinan Sementara DPD