1 hour ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap enam mesin pertumbuhan yang disiapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen. Strategi tersebut ditempuh di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perang dagang.
“Semester I ini kita tumbuh 5,45 persen, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi, menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6 persen di akhir tahun,” ujar Airlangga dalam siaran pers Kemenko Perekonomian yang dikutip Selasa (25/8/2026).
Airlangga mengatakan pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi membutuhkan penguatan investasi, produktivitas sumber daya manusia, serta ekspor bernilai tambah. Investasi perlu tumbuh lebih cepat dibandingkan produk domestik bruto (PDB) dan diarahkan pada proyek bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan rantai nilai dalam negeri.
Untuk itu, pemerintah memperkuat enam mesin pertumbuhan baru. Pertama, hilirisasi dan upstreaming yang saat ini telah mencatat 26 proyek groundbreaking.
Kedua, swasembada energi melalui implementasi B50 sejak 1 Juli 2026. Ketiga, pengembangan ekosistem bulion dan bank emas yang saat ini mengelola sekitar 179 ton emas senilai Rp 360 triliun.
Keempat, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Kelima, pengembangan digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Keenam, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru.
Di sisi sumber daya manusia, pemerintah mendorong program magang bagi 150 ribu lulusan serta pengembangan pendidikan vokasi yang ditargetkan mencapai 250 ribu peserta. Pemerintah juga terus memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat akses pembiayaan usaha.
Airlangga mengatakan pemerintah turut memberi perhatian kepada pelaku usaha perempuan melalui penurunan bunga PNM Mekaar dari 18 persen menjadi 8 persen untuk pembiayaan Rp 0 hingga Rp 15 juta.
Dari sisi perdagangan, pemerintah memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi. Indonesia saat ini memiliki 25 perjanjian dagang yang telah diratifikasi, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam proses perundingan.
Meski menghadapi tekanan global, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap solid. Pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan, sementara belanja tumbuh 18,2 persen. Defisit anggaran tercatat sebesar 0,91 persen terhadap PDB.
Untuk 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Target tersebut disertai sasaran inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS.
“Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif,” kata Airlangga.
