Tetangga RI Lakukan Revolusi ala Trump, Pangkas PNS Besar-besaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Vietnam dilaporkan akan melakukan efisiensi terhadap pegawai pemerintahannya. Negara tetangga RI ini akan memangkas satu dari lima pekerjaan sektor publik, serta memangkas miliaran dolar dari anggaran pemerintah.

Skema ini senada dengan upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memangkas pengeluaran negara.

Melansir AFP pada Senin (10/2/2025), rencana tersebut dirancang untuk memperbarui generasi pekerja di badan-badan pemerintahan. Efisiensi tersebut akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang.

Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah".

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam pada Desember lalu. Lam menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya tahun lalu.

Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior, akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Media, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan menghadapi pemangkasan.

Menurut data pemerintah, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan.

Dari pemangkasan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.

Beberapa orang telah diberi pemberitahuan terkait hal ini. Salah satunya Thanh (nama samaran) yang mengatakan bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV dihentikan "secara agresif" bulan lalu.

Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima penyiar telah diberhentikan, dan ayah dua anak itu diberi pemberitahuan dua minggu.

"Sangat menyakitkan untuk membicarakannya," kata pria berusia 42 tahun itu, yang kini beralih menjadi sopir taksi.

Thanh mengatakan keputusan tentang karyawan mana yang akan dipertahankan, dan mana yang akan dipecat, "tidak didasarkan pada kemampuan staf".

"Saya dulu merasa bangga memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan saya. Sekarang saya merasa seperti kehilangan kehormatan saya."

Perampingan birokrasi sendiri telah menjadi kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi Lam mendorong skema tersebut dengan intensitas dan kecepatan.

Lam juga dengan antusias menjalankan kampanye antikorupsi yang telah menyeret puluhan pemimpin bisnis dan tokoh senior pemerintah, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.

Vietnam berada di peringkat ke-83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, dan pertanyaan juga telah diajukan tentang pelaksanaan upaya tersebut.

Vietnam, berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1%pada tahun 2024, telah menjadi pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor. Negara ini menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini.

(luc/luc)

Next Article Video: Korban Tewas Topan Yagi Di Vietnam Bertambah Jadi 127 Orang