1 hour ago
1
Oleh : Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Timur Tengah kembali berada di persimpangan sejarah. Eskalasi antara Israel dan Iran yang berhasil menargetkan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran dan beberapa pejabat teras militer dan pertahanan lainnya dalam serangan pada 28/2/2026, pergeseran rezim di Suriah pada 8/12/2024, serta menguatnya peran Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan membentuk ulang peta kekuatan kawasan.
Dalam lanskap yang berubah cepat ini, satu pertanyaan mendasar muncul: apakah dinamika tersebut mendekatkan perjuangan Palestina kepada keadilan, atau justru semakin menjauhkannya?
Bagi banyak orang, setiap tekanan terhadap Iran dianggap sebagai pelemahan “poros perlawanan” yang selama ini mengusung isu Palestina. Sebaliknya, bagi Israel, melemahkan Iran dipandang sebagai kebutuhan eksistensial untuk mengamankan negara dari ancaman strategis. Di antara dua narasi itu, nasib rakyat Palestina sering kali terombang-ambing oleh kalkulasi kekuatan besar.
Eskalasi Iran–Israel: Antara Keamanan dan Hegemoni
Bagi Israel, Iran bukan sekadar pesaing regional, melainkan ancaman struktural—baik melalui program militernya maupun jaringan aliansi proksi di Lebanon, Suriah, Irak, dan Gaza. Di sisi lain, Iran memposisikan diri sebagai pembela utama Palestina dalam retorika dan dukungan politiknya.
Namun, ketika konflik meningkat menjadi konfrontasi langsung atau semi-langsung, fokus dunia cenderung bergeser dari penderitaan sipil di Gaza menuju stabilitas regional dan harga minyak global. Dalam konteks inilah eskalasi besar sering kali merugikan perjuangan Palestina secara moral dan diplomatik, karena isu kemanusiaan yang seharusnya menjadi pusat perhatian berubah menjadi bagian dari narasi konflik antar-negara.
Perjuangan Palestina kehilangan simpati universal ketika ia dipersepsikan sebagai bagian dari blok geopolitik tertentu. Padahal legitimasi moral Palestina justru terletak pada prinsip universal: hak atas tanah, kemerdekaan, dan martabat manusia.
Suriah dan Pergeseran Poros
Perubahan besar di Damaskus dan kemunculan pemerintahan baru yang mendapatkan pengakuan luas, maka implikasinya sangat signifikan. Figur lama seperti Bashar al-Assad selama ini menjadi simpul penting dalam jaringan Iran di Levant. Perubahan rezim akan mengubah kalkulasi Rusia, Iran, Turki, bahkan negara-negara Arab Teluk.
Dalam skenario tersebut, Israel menghadapi realitas baru di utara: bukan lagi poros Iran-Suriah seperti sebelumnya, melainkan konfigurasi yang mungkin lebih plural dan terbuka terhadap diplomasi regional. Namun, perubahan rezim tidak otomatis berarti perubahan orientasi terhadap Israel atau Palestina.
Politik luar negeri selalu bergerak dalam kerangka kepentingan nasional. Apalagi Suriah dibawah Presiden Ahmed al-Syara’ fokus membenahi struktur ekonomi, sosial dan politik yang porak poranda di masa revolusi 2011 hingga 2024, dan tidak melayani provokasi Israel di perbatasan, khususnya di Golan dan meredam intervensi Israel di kawasan mayoritas Kurdi dan Druze.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
