15 hours ago
1
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Mendagri M Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui usulan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran tunggakan biaya kuliah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Hal itu menyusul lambannya pembayaran oleh pemerintah daerah (pemda).
Usulan tersebut disampaikan Mendagri M Tito Karnavian dalam rapat yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). "Data kami, ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar, dan sering terlambat dibayar dari Pemda," kata Tito kepada awak media.
Menurut dia, terdapat lebih dari 300 mahasiswa Papua yang sedang belajar di berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia. Dari jumlah tersebut, Kemendagri mencatat, adanya tunggakan biaya pendidikan mencapai sekitar Rp 37 miliar dan mayoritas berasal dari kewajiban Pemprov Papua dan Papua Pegunungan.
Tito menyebut, penyelesaian tunggakan itu tidak bisa ditunda karena berdampak langsung pada keberlanjutan studi para mahasiswa tersebut. Dia pun mengusulkan agar pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
"Saya melihat daripada lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP," kata mantan kapolri itu.
Menurut Tito, usulan itu akhirnya disetujui oleh Presiden Prabowo. Data lengkap mengenai mahasiswa penerima bantuan akan segera diserahkan kepada Menkeu Purbaya dan Menlu Sugiono untuk proses tindak lanjut oleh LPDP.
"Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri," kata Tito.
