Tok! Tetangga RI Sepakat PHK 20% PNS-Hapus 8 Kementerian dan Lembaga

Jakarta, CNBC Indonesia - Vietnam memulai reformasi besar-besaran dalam birokrasi dengan mengurangi satu dari lima pegawai negeri, menghapus beberapa kementerian, serta memangkas anggaran pemerintah hingga miliaran dolar. Langkah radikal ini disetujui oleh Majelis Nasional pada Selasa (18/2/2025), menandai restrukturisasi terbesar dalam pemerintahan negara tersebut dalam beberapa dekade.

Reformasi ini disebut sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior Vietnam dan mencerminkan kebijakan serupa yang pernah Presiden AS, Donald Trump, yang berfokus pada pemangkasan pengeluaran pemerintah.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai jaminan seumur hidup.

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dikurangi dari 30 menjadi 22. Beberapa kementerian utama yang dihapus, antara lain Kementerian Transportasi, Kementerian Perencanaan dan Investasi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Tenaga Kerja

Selain itu, sektor media pemerintah, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan militer juga akan menghadapi pemangkasan. Menurut data pemerintah, pada 2022 terdapat hampir dua juta pegawai negeri, namun sekitar 20% dari mereka akan kehilangan pekerjaan dalam lima tahun ke depan.

Dalam tahap awal, sebanyak 100.000 pegawai akan terkena PHK atau ditawari pensiun dini. Namun, pemerintah belum menjelaskan secara rinci bagaimana target pemangkasan yang jauh lebih besar akan dicapai.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, dua wakil perdana menteri baru juga disetujui, sehingga total jumlah wakil perdana menteri di Vietnam kini menjadi tujuh.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang baru menjabat enam bulan setelah kematian pendahulunya, menjadi tokoh utama di balik kebijakan ini. Menurutnya, reformasi ini penting untuk membersihkan birokrasi dari pejabat yang tidak kompeten.

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam, dilansir AFP.

Ia juga mengklaim bahwa kebijakan ini mendapatkan "dukungan luas" dari rakyat. Namun, di sisi lain, banyak pegawai negeri yang terkena PHK merasa dikejutkan dengan keputusan ini.

Mendadak

Sejumlah pegawai negeri yang terkena dampak kebijakan ini mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan yang layak sebelum diberhentikan.

Seorang mantan pegawai media pemerintah yang menggunakan nama samaran Thanh mengungkapkan bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser TV berakhir secara mendadak bulan lalu.

"Sakit rasanya membicarakan ini," kata Thanh yang kini bekerja sebagai sopir taksi.

Ia sebelumnya bekerja di salah satu dari lima stasiun TV pemerintah yang telah ditutup, dan hanya diberi waktu dua minggu sebelum diberhentikan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pemilihan siapa yang tetap bertahan di pemerintahan tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan faktor lain yang tidak transparan.

Dampak pada Bisnis dan Ekonomi

Vietnam telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sebesar 7,1% pada 2024, dan tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 8%. Namun, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan birokrasi yang drastis justru dapat memperlambat aktivitas bisnis dalam jangka pendek.

Birokrasi yang gemuk selama ini dianggap sebagai hambatan utama bagi investasi dan pertumbuhan, tetapi di sisi lain, langkah pemangkasan yang terlalu cepat juga berisiko menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan investor asing.

Seorang analis politik dari Hanoi mengatakan bahwa Vietnam menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan stabilitas ekonomi.

"Vietnam adalah pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor. Jika kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, maka bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor," katanya.

Di tengah kebijakan pemangkasan ini, pemerintah memperkirakan akan menghemat sekitar US$4,5 miliar dalam lima tahun ke depan. Namun, mereka juga harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar untuk biaya pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak.

(luc/luc)

Next Article Video: Taksi Online Vietnam Mengaspal di RI, Ini Istimewanya!