Trump Anulir Hampir 80 Kebijakan Biden di Hari Pertama Menjabat

Jakarta, CNBC Indonesia - Donald Trump langsung memulai tugasnya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Senin (201/2025). Setelah dilantik, Trump langsung mengumumkan bahwa pada hari pertamanya ini, ia akan membatalkan 80 kebijakan yang diambil pendahulunya, Joe Biden.

Mengutip Reuters, Trump menyebut kebijakan Biden sebagai sesuatu yang radikal dan merusak. Salah satu kebijakan Biden yang akan dicabut adalah pembekuan pembuatan peraturan baru dan perekrutan karyawan lanjutan.

"Saya akan mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang merusak dan radikal dari pemerintahan sebelumnya," kata Trump kepada kerumunan yang bersorak di Capital One Arena, Washington, setelah pelantikannya pada hari Senin.

"Saya akan segera menerapkan pembekuan peraturan, yang akan menghentikan birokrat Biden untuk terus mengatur. Saya juga akan mengeluarkan pembekuan perekrutan sementara untuk memastikan bahwa kami hanya mempekerjakan orang-orang yang kompeten yang setia kepada publik Amerika."

Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Senin (20/1/2025) malam waktu setempat, Gedung Putih mengatakan bahwa dalam waktu 120 hari sejak perintah tersebut, pejabat pemerintah akan mengembangkan rencana perekrutan pegawai negeri sipil federal yang akan "mengembalikan prestasi pada layanan pemerintah."

Pembekuan perekrutan pegawai pemerintah juga dipasangkan dengan perintah kembali ke kantor. Ini akan membuat banyak pekerja jarak jauh pemerintah dipaksa untuk pergi bekerja lima hari seminggu.

Pengumuman tersebut, yang telah disebarluaskan selama berbulan-bulan, merupakan salah satu dari banyak upaya untuk memangkas tenaga kerja federal dan melumpuhkan upaya pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, Trump secara resmi mengumumkan pembentukan kelompok penasihat yang bertujuan untuk melakukan pemotongan besar-besaran terhadap pemerintah AS dan pembatalan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Langkah ini memicu gugatan hukum langsung dari pihak yang menentang.

Para ahli mengatakan pembatasan baru pada perekrutan, pekerjaan yang fleksibel, dan tekanan seputar pemotongan biaya akan mendorong pegawai federal yang kesal keluar dari pemerintahan.

CEO Tesla Elon Musk, yang mengepalai badan penasihat Trump tentang penyusutan pemerintah, baru-baru ini meramalkan bahwa mencabut "hak istimewa era Covid-19" untuk bekerja jarak jauh akan memicu "gelombang pemutusan hubungan kerja sukarela yang kami sambut baik."

(luc/luc)

Next Article Joe Biden Tuding Rusia 'Cawe-cawe' di Pemilu AS, Ungkap Bukti Ini