Trump Mau Caplok Gaza, Negara-negara Arab Bersatu Lakukan Ini

8 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin negara-negara Arab bertemu di Arab Saudi untuk membahas perlawanan terhadap rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin mencaplok Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke negara lain secara permanen.

Pertemuan yang digelar pada Jumat (21/2) waktu setempat, dihadiri pemimpin dari 7 negara Arab. Masing-masing Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

Pertemuan digelar secara tidak resmi dan diadakan dalam kerangka hubungan persaudaraan erat yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Arab, menurut laporan media pemerintah Arab Saudi, SPA, dikutip dari Aljazeera, Sabtu (22/2/2025).

Rencana Trump telah menyatukan negara-negara Arab sebagai oposisi, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus memerintah daerah kantong tersebut dan bagaimana mendanai rekonstruksinya.

Umer Karim, pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi, menyebut pertemuan puncak itu sebagai pertemuan yang "paling penting" dalam beberapa dekade terakhir bagi dunia Arab dan masalah Palestina.

Trump memicu kemarahan global ketika ia mengusulkan agar AS "mengambil alih Jalur Gaza" dan agar 2,4 juta penduduknya direlokasi ke negara tetangga, Mesir dan Yordania.

"Mengenai tindakan bersama Arab dan keputusan yang dikeluarkan mengenai hal itu akan menjadi agenda KTT darurat Arab ke depan yang akan diadakan di Republik Arab, Mesir," kata SPA, merujuk pada rencana pertemuan puncak darurat pada 4 Maret untuk membahas Israel dan Palestina.

Saat bertemu Trump di Washington pada 11 Februari lalu, Raja Yordania Abdullah II mengatakan Mesir akan menyampaikan rencana ke depan. Sumber keamanan Arab Saudi mengatakan pembicaraan dalam pertemuan pekan ini akan membahas "versi rencana Mesir" yang disebutkan raja.

Pembangunan Gaza Telan Biaya Segini

Pembangunan kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump menyebut kebutuhan rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

Kairo belum mengumumkan inisiatifnya, namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan rencana tersebut dalam 3 tahap teknis selama jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

Yang pertama, berlangsung selama enam bulan, akan fokus pada "pemulihan dini", kata Hegazy, anggota Dewan Luar Negeri Mesir, sebuah wadah pemikir yang memiliki hubungan kuat dengan kalangan pengambil keputusan di Kairo.

"Alat berat akan dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, sementara zona aman yang ditentukan akan diidentifikasi di Gaza untuk merelokasi sementara penduduk," kata Hegazy.

Tahap kedua memerlukan konferensi internasional untuk memberikan perincian rekonstruksi dan akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas, katanya.

"Fase terakhir akan mengawasi perencanaan kota Gaza, pembangunan unit perumahan, dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan," ia menambahkan.

PBB memperkirakan pada pembangunan kembali akan menelan biaya lebih dari US$53 miliar (Rp864 triliun), termasuk lebih dari US$20 miliar (Rp326 triliun) dalam 3 tahun pertama.

Fase terakhir, kata Hegazy, akan mencakup "meluncurkan jalur politik untuk menerapkan solusi dua negara dan agar ada insentif untuk gencatan senjata yang berkelanjutan".

(fab/fab)

Saksikan video di bawah ini: