Tsunami PHK Trump dan Elon Musk Dimulai, PNS AS Mulai Dipecat

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang pemecatan pegawai sipil federal (PNS) Amerika Serikat (AS) telah dimulai di berbagai lembaga, Kamis waktu setempat. Hal ini terjadi setelah program perampingan ini disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk.

Mengutip CNN International Jumat (14/2/2025), pemutusan hubungan kerja (phk) karyawan masa percobaan sedang berlangsung di Departemen Pendidikan dan Administrasi Bisnis Kecil. Sebuah surat formulir yang dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan, mulai memberitahu mereka tentang hal itu.

"Badan kami menemukan, berdasarkan kinerja Anda, bahwa Anda belum menunjukkan bahwa pekerjaan Anda selanjutnya di Badan kami akan menjadi kepentingan publik," tulis surat itu.

Sumber serikat pekerja Departemen Pendidikan menyebut pemecatan tersebut berdampak pada karyawan di seluruh lembaga mulai dari kantor penasihat umum, sampai Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, hingga kantor Bantuan Mahasiswa Federal.

"Kami telah mendengar dari puluhan karyawan yang telah dipecat, tetapi cakupan pemecatan secara lengkap belum jelas," ungkapnya.

Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE). Sejumlah karyawan mengatakan situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu dan sejauh ini tidak jelas berapa banyak total karyawan yang akan dipecat, namun karyawan percobaan lah yang mungkin akan mendapatkan giliran awal.

"Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang dapat terpengaruh oleh tindakan pada hari Kamis," ungkapnya.

"Penasihat hukum umum sementara DOE mengadakan rapat pada hari Kamis dengan para kepala kantor departemen dan meminta kantor-kantor untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting yang berpotensi dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum dirampungkan hingga Kamis sore," ujarnya.

Kantor Kepegawaian Federal AS, OPM, telah mengirim memo ke semua lembaga yang memerintahkan mereka untuk menyusun daftar semua pekerja masa percobaan dan mengirimkannya. Memo tertanggal 20 Januari tersebut mencatat bahwa lebih mudah untuk memberhentikan karyawan yang berada dalam tahap ini.

Namun, OPM telah memberi tahu lembaga bahwa mereka tidak harus memangkas semua pekerja masa percobaan tetapi harus fokus pada mereka yang berkinerja buruk.

"Pemerintahan Trump mendorong lembaga untuk menggunakan masa percobaan sebagaimana mestinya: sebagai kelanjutan dari proses lamaran pekerjaan, bukan hak untuk pekerjaan tetap," kata McLaurine Pinover, juru bicara OPM, dalam sebuah pernyataan.

Pemecatan karyawan masa percobaan ini merupakan yang pertama dari pemerintahan Trump karena sang presiden dan Elon Musk bermaksud untuk secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) di tahun fiskal lalu.

Sementara itu, langkah pemecatan ini dilakukan pada hari yang sama ketika seorang hakim federal mengizinkan kelanjutan program pengunduran diri yang dengan tawaran awal pemerintah. Sekitar 77.000 karyawan telah menerima tawaran tersebut, yang secara umum memungkinkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka tetapi tetap dibayar hingga akhir September.

(sef/sef)

Next Article Trump atau Kamala Harris Pimpin AS, RI Tetap Siap-siap!