2 months ago
27
Jakarta, CNBC Indonesia - Vietnam melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran. Negara itu menargetkan penghematan dengan memotong belanja hingga 113 triliun dong (sekitar Rp 72 triliun) untuk lima tahun ke depan.
Pemerintah juga memotong jumlah kementerian dan lembaga, dari 30 menjadi 22. Pegawai negeri sipil (PNS), polisi, militer hingga media pemerintah akan menghadapi efisiensi.
Mengutip AFP, reformasi ini digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior. Dari pemangkasan tersebut, 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini, tetapi belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.
"Negara tidak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah," kata Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, dikutip Rabu (12/2/2025).
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," tambah Lam.
Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022. Pemangkasan itu menyebabkan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang.
"Sangat menyakitkan untuk membicarakannya," kata Than, nama samaran, kepada AFP menyebut dirinya berkarier di media pemerintah selama 12 tahun.
Than yang berusia 42 tahun itu, kini beralih menjadi sopir taksi. Dia, yang merupakan ayah dari dua anak, diberi tahu dua minggu lalu.
"Saya dulu merasa bangga memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan saya. Sekarang saya merasa seperti kehilangan kehormatan," ujarnya.
Ekonomi Vietnam tumbuh luar biasa di 2024 dengan PDB 7,1%. Vietnam menjadi pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor.
Di 2025, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 2%. Namun, kecemasan meningkat karena dampak perang dagang melalui kenaikan tarif yang dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Birokrasi yang membengkak juga dipandang sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye antikorupsi yang gencar yang telah memperlambat transaksi sehari-hari. Vietnam bercita-cita menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
"Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan itu," kata Nguyen Hong Hai, Cendekiawan Vietnam Fulbright di Universitas Amerika di Washington DC.
"Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai," tambahnya.
Politik
Perampingan birokrasi telah menjadi kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi Lam mendorong skema tersebut dengan intensitas dan kecepatan. Lam juga dengan antusias menjalankan kampanye antikorupsi yang telah melibatkan puluhan pemimpin bisnis dan tokoh senior pemerintah, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.
Meski demikian, para kritikus menuduh Lam menargetkan para pesaingnya melalui tindakan tersebut, walau upaya tersebut terbukti populer di masyarakat. Para analis mengatakan Lam mungkin ingin memperkuat legitimasinya menjelang kongres Partai Komunis berikutnya pada awal 2026.
Di sisi lain, reformasi birokrasi dapat menyebabkan kekacauan jangka pendek. Vietnam berada di peringkat ke-83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International.
(sef/sef)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Skor Investasi RI Kalah Dari Singapura dan Vietnam
Next Article Awas Badai Vietnam Bisa Ancam Beras RI, Ini Sebabnya
