Viral Prabowo Singgung Keterlibatan Beking Seragam Hijau dan Coklat

Prabowo juga menyoroti dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat terhadap pelaku korupsi maupun mafia tanah. Menurut dia, keberadaan backing tersebut sering membuat pelaku merasa aman dari proses hukum. /Antara.

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membersihkan aparatur sipil negara dan pejabat daerah dari praktik korupsi. Pemerintah disebut siap memanfaatkan teknologi pertahanan canggih untuk melacak aset ilegal, termasuk bungker tersembunyi di bawah tanah.

Menariknya Prabowo jug menyinggung soal keterlibatan aparat menjadi beking. Prabowo tanpa menyebut institusi namun hanya memberikan sinyal aparat berseragam hijau dan coklat. Pernyataan Prabowo itu pun viral di medsos.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026). Sidang tersebut membahas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.

“Untuk itu saya mengimbau, pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan menyira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa memonitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku prihatin karena masih ada pejabat publik yang mencoba melakukan korupsi di tengah upaya penguatan ekonomi nasional. Ia menegaskan ruang gerak pelaku korupsi kini semakin sempit karena pemerintah memiliki dukungan teknologi pemantauan yang lebih maju.

“Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, yang ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi, saudara-saudara yang punya bungker-bungker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu, Saudara-saudara,” tegasnya.

Gunakan Teknologi Radar dan Satelit

Prabowo menyebut pemerintah akan mengadaptasi teknologi pertahanan untuk mendeteksi penyimpangan aset maupun penggelapan kekayaan negara. Radar khusus hingga citra satelit resolusi tinggi disebut dapat dimanfaatkan untuk memantau berbagai wilayah secara detail.

“Saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari ranjau, bisa mencari, kita akan pakai untuk mencari bungker-bungker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi, iya kan?” lanjutnya.

Selain memburu aset tersembunyi, pengawasan berbasis teknologi juga diarahkan pada sektor agraria. Presiden menyinggung keberadaan perkebunan luas yang selama ini diduga luput dari pengawasan langsung pemerintah.

“Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto! Pohon per pohon kita bisa foto! Jadi, kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, Saudara-saudara sekalian.”

Singgung Backing Oknum Aparat

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat terhadap pelaku korupsi maupun mafia tanah. Menurut dia, keberadaan backing tersebut sering membuat pelaku merasa aman dari proses hukum.

“Tapi, biasanya mereka-mereka itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau enggak hijau, ya cokelat. Betul?” sindir Prabowo yang disambut riuh peserta sidang.

Presiden kemudian meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi aparat di daerah. Ia mendorong warga merekam dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oknum aparat menggunakan telepon genggam mereka.

“Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang enggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau melawan, jangan dilawan. Video aja, lapor langsung ke saya, Saudara-saudara sekalian,” pungkasnya.

Pembersihan birokrasi dan penguatan penegakan hukum dinilai penting karena pemerintah tengah menyiapkan target fiskal cukup ambisius dalam RAPBN 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,4 persen terhadap PDB, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan berada pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.