2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Wakil Gubernur (Wakil) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mengungkapkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi (SLHS) di Jawa Barat masih rendah. Ia mencatat kurang lebih antara 10 hingga 20 persen.
Ia menuturkan pengawasan di lapangan yang masih lemah menyebabkan terdapat peristiwa keracunan massal serta tidak adanya ahli gizi yang memantau makan bergizi gratis (MBG). Bahkan Erwan menyebut masih terdapat SPPG yang belum memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi.
"Memang sebelumnya, pengawasan di lapangan masih lemah. Saya yakin tidak semua SPPG memiliki ahli gizi, bahkan ada yang belum bersertifikat kelayakan higienis dan sanitasi," ujar Erwan, Rabu (8/10/2025).
Ia menuturkan saat ini SPPG diwajibkan memiliki sertifikat SLHS agar standar kebersihan dan keamanan makanan terjaga. Erwan menyebut dari 2.500 SPPG yang ada di Jawa Barat baru 10 hingga 20 persen yang memiliki sertifikasi. "Dari sekitar 2.500 SPPG, mungkin baru 10–20 persen yang sudah memiliki sertifikasi tersebut," kata dia.
Ia melanjutkan pihaknya akan mengumpulkan seluruh SPPG SE Jawa Barat pekan ini termasuk para ahli gizi dan lainnya. Saat ini tengah dilakukan persiapan penyiapan gedung untuk menampung kurang lebih 8.000 orang. "Alhamdulillah, sudah ada lebih dari 2.500 SPPG yang akan kami kumpulkan, termasuk para ahli gizi dan tim QC-nya," kata dia.
Ke depan, ia menuturkan seluruh SPPG wajib memiliki sertifikat higienitas dan sanitasi. Apabila terdapat SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum tersertifikasi, maka akan dihentikan sementara untuk selanjutnya dievaluasi. "Tujuannya agar seluruh SPPG di Jawa Barat benar-benar memenuhi standar dan tidak ada lagi kasus keracunan atau gangguan kesehatan pada penerima manfaat," kata dia.
