Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (mengenakan batik) dalam rapat koordinasi kejadian menonjol terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta pada Selasa (14/10/2025). ANTARA - HO/BGN.
Harianjogja.com, JAKARTA -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berorientasi bisnis karena bukan merupakan program komersial, melainkan program sosial u ntuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Demikian ditekankan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang
"Program MBG ini bukan bisnis. Ini adalah kecintaan Presiden Prabowo Subianto pada anak-anak Indonesia," kata Nanik Deyang dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Nanik kemudian menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara BGN, mitra dapur, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperbaiki kekurangan di lapangan.
"Kita harus akui ini kelalaian kita bersama. Ini salah BGN, mitra, dan SPPG yang harus kita perbaiki bersama," kata Nanik Deyang.
Ia juga menegaskan agar seluruh pihak tidak mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku makanan.
"Jangan sampai ada yang mengurangi bahan baku. Pak Prabowo sampai menghitung sendiri menu itu, dan beliau berkesimpulan dengan Rp10 ribu itu masih bisa pakai ayam dan telur. Jadi jangan di-mark up (dilebihkan), anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu," ujarnya.
Nanik juga berpesan agar seluruh unsur pelaksana saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program.
“Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini," ucapnya.
Nanik juga menyoroti sejumlah dapur mitra MBG yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
"Dari Kuningan sampai Nusa Tenggara Barat (NTB) saya sudah melihat beberapa dapur yang tidak layak. Saat awal peluncuran, dapur yang belum diepoksi (dilapisi material untuk memperkuat lantai bangunan) tidak boleh jalan, tetapi sekarang banyak dapur yang belum diepoksi, tapi sudah beroperasi," ujar Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengungkapkan pelaksanaan MBG nantinya dimungkinkan tidak terpusat, tetapi bisa melibatkan sekolah-sekolah yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri melalui konsep school kitchen.
"Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan," ujarnya usai menghadiri seminar Teaching, Linguistics, Culture and Education Conference (Telcecon) #5 yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/10).
Sementara itu Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti korupsi akan dipecat hingga diproses hukum.
"Yang terdengar korupsi akan dihukum, termasuk pemecatan dari SPPG," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/10).
Sementara itu, BGN telah memecat seorang kepala SPPG atas dugaan korupsi dengan modus yang digunakan yakni kolusi bersama yayasan untuk membeli bahan baku berkualitas rendah dengan iming-iming imbalan bulanan.
Kepala SPPG tersebut dijanjikan bagian dari selisih antara nilai pembelian bahan baku riil dan pembelian yang dilaporkan ke BGN, yakni sebesar hampir Rp20 juta per bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
