3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang terapis okupasi di Taiwan, Lim Siong-hua, datang bekerja setiap hari sambil membawa ransel berisi buku, air, dan perlengkapan bertahan hidup. Ia juga memilih menaiki tangga hingga 11 lantai sebelum turun ke kantornya di lantai sembilan sebagai bagian dari latihan fisik.
Perempuan berusia 37 tahun itu mengaku tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan invasi dari China. Ia ingin cukup kuat untuk menyelamatkan kedua anaknya yang masih kecil jika serangan benar-benar terjadi.
"Prioritas terbesar saya adalah bisa membawa anak-anak saya dan berlari," ujarnya dilansir dari WSJ.
Lim merupakan bagian dari kelompok warga yang semakin berkembang di Taiwan yang aktif mempersiapkan diri menghadapi potensi konflik. Kelompok ini mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sipil terhadap kemungkinan serangan dari China.
Bagi Presiden Taiwan Lai Ching-te dan partainya, kelangsungan Taiwan tidak hanya bergantung pada kesiapan militer, tetapi juga pada kesiapan rakyatnya, baik dalam menghadapi invasi maupun dalam kemauan untuk melawan.
Namun, upaya ini menghadapi tantangan. Tingginya kualitas hidup di Taiwan dan minimnya ancaman dalam kehidupan sehari-hari membuat sebagian masyarakat cenderung lengah. Dalam laporan terbaru, peneliti Amanda Hsiao dan Bonnie Glaser menilai kondisi tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menanamkan kewaspadaan publik.
Situasi politik juga menjadi kendala. Lai masih berupaya meloloskan anggaran pertahanan khusus senilai US$40 miliar yang tertahan di parlemen. Sebagian pihak oposisi menilai penguatan pertahanan justru berpotensi memicu China untuk mengambil tindakan militer.
Status Taiwan sendiri sejak lama menjadi sumber ketegangan global. Sejak pemerintah nasionalis Chiang Kai-shek mundur ke pulau itu pada 1949 setelah kalah dari pasukan komunis Mao Zedong dalam perang saudara China, Beijing terus mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya. Di sisi lain, Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, meski belum secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan karena hal itu dianggap garis merah oleh China.
Survei menunjukkan kurang dari 8% warga Taiwan mendukung penyatuan dengan China. Sementara itu, lebih dari separuh memilih mempertahankan status quo sebagai demokrasi yang memerintah sendiri atau bergerak menuju kemerdekaan.
Program ketahanan nasional yang diluncurkan Lai pada 2024 masih terus dikembangkan. Pemerintah menghadapi berbagai pekerjaan rumah, mulai dari merapikan birokrasi pertahanan sipil, menguji respons bencana, hingga memperkuat sistem kesehatan yang sudah terbebani bahkan dalam kondisi normal.
Selain itu, infrastruktur penting juga menjadi perhatian. Koneksi internet Taiwan bergantung pada kabel bawah laut yang rentan terhadap sabotase, sementara sebagian besar energi masih diimpor. Diversifikasi di kedua sektor ini menjadi target jangka panjang.
Di tengah meningkatnya tekanan militer dari China dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga mulai memikirkan langkah yang harus diambil jika konflik terjadi. Perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia juga menjadi inspirasi bagi sebagian masyarakat Taiwan.
Sebagian warga mulai menerapkan gaya hidup survivalisme, seperti menyiapkan tas darurat, menimbun kebutuhan pokok, hingga mempelajari radio amatir untuk mengantisipasi gangguan internet.
Di sisi lain, kelompok-kelompok pertahanan sipil bermunculan di berbagai kota. Ada yang menyediakan pelatihan lanjutan untuk ribuan orang, ada pula yang berbentuk komunitas kecil di lingkungan warga yang rutin menggelar simulasi perang dan pelatihan bertahan hidup.
Salah satu kelompok yang cukup dikenal adalah Kuma Academy, yang didirikan antara lain oleh anggota parlemen dari partai berkuasa. Mereka bertujuan menanamkan "mentalitas pra-perang" kepada warga sipil, dengan kurikulum mulai dari pertolongan pertama hingga menghadapi perang informasi.
Di kota Tainan, sebuah kelompok kecil mengembangkan dua proyek utama, yakni memperbaiki tempat perlindungan darurat dan membangun sistem komunikasi nirkabel yang tetap berfungsi meski internet terputus.
Pendiri kelompok tersebut, Hsieh Chang-ying, bahkan memperkirakan konflik akan terjadi dalam waktu dekat. "Kami berasumsi perang pasti akan terjadi pada 2027," ujarnya.
Ia menilai upaya pertahanan sipil merupakan sinyal kepada Beijing bahwa warga Taiwan tidak akan menyerah. Hsieh juga mengungkapkan bahwa kantor pemerintah yang mengelola tempat perlindungan kekurangan staf dan berpotensi kewalahan jika perang terjadi.
Timnya yang beranggotakan sekitar dua lusin orang tengah mengembangkan paket perlengkapan yang berisi panduan, penanda, dan formulir pendaftaran agar komunitas lokal dapat mengelola tempat perlindungan secara mandiri sebelum bantuan pemerintah datang.
Pemerintah Tainan menyatakan kapasitas tempat perlindungan saat ini mampu menampung 15,6% dari total populasi kota yang mencapai 1,85 juta jiwa, melampaui target nasional sebesar 10%. Ke depan, pemerintah berencana melibatkan relawan dan pengungsi dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
Selain itu, kelompok Hsieh juga mengembangkan jaringan komunikasi berbasis Meshtastic, teknologi open-source yang memungkinkan pengiriman pesan tanpa koneksi internet.
Survei menunjukkan bahwa kesiapsiagaan warga sering kali berkaitan dengan preferensi politik. Pendukung partai berkuasa cenderung lebih responsif terhadap imbauan pemerintah, termasuk dalam menyiapkan tas darurat.
Dinamika politik juga memengaruhi gerakan ini. Kekalahan dalam upaya pemakzulan puluhan anggota parlemen oposisi pada tahun lalu justru mendorong lebih banyak warga terlibat dalam kegiatan pertahanan sipil.
Sejumlah aktivis yang sebelumnya fokus pada gerakan politik kini beralih ke upaya membangun ketahanan masyarakat. Liu Yu-hsi, profesor ekonomi media dari Shih Hsin University yang juga anggota komite kepresidenan, mengatakan, "Orang-orang mengalihkan energi mereka dari aktivitas politik ke pembangunan ketahanan."
Salah satu contohnya adalah Lee Tse-chung, aktivis di Taipei yang sebelumnya memimpin kampanye politik. Setelah kampanyenya gagal, kelompoknya kini fokus pada pelatihan pertahanan sipil dengan jumlah peserta mencapai sekitar 400 orang, sebagian besar berusia 30 hingga 45 tahun. Pendaftaran pelatihan bahkan bisa penuh hanya dalam hitungan jam.
Dalam salah satu pelatihan bertajuk "The Home Fortress", puluhan peserta mengikuti simulasi kondisi sebelum, saat, dan setelah invasi. Mereka dibagi ke dalam kelompok keluarga dan diminta menentukan strategi bertahan hidup, mulai dari menyiapkan logistik hingga bertahan sampai bantuan datang.
Dalam simulasi tersebut, sirene serangan udara berbunyi dan peserta diminta berlindung di bawah meja. Gangguan listrik dan air memaksa mereka mengambil keputusan sulit, termasuk mempertaruhkan keselamatan untuk mencari suplai di tempat perlindungan.
Di akhir simulasi, beberapa peserta "meninggal" karena kelaparan atau menjadi korban serangan, menggambarkan beratnya kondisi yang mungkin dihadapi jika konflik benar-benar terjadi.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
