10 Tahun Jokowi: Membangun dari Pinggiran, Mencetak Kemapanan

3 months ago 38

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah selesai pada 20 Oktober 2024. Rampungnya 10 tahun masa tugasnya ditandai dengan pelantikan Presiden Prabowo Subianto.

Melihat ke belakang ternyata banyak pencapaian Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama 10 tahun atau dua periode pemerintahannya. Bukan tanpa cela dan tantangan, pemerintahan Jokowi sempat menghadapi krisis pandemi pada 2020-2022. Alhasil, beberapa target tidak tercapai dan Indonesia harus memasuki masa genting.

Namun tantangan ini berhasil dilewati. Jokowi berhasil menyelesaikan masa jabatannya dengan mulus dan memutuskan kembali ke kampung halaman di Solo.

CNBC Indonesia pun mencatat sejumlah capaian Presiden Jokowi selama masa jabatannya yang rampung tahun ini. Berikut rangkumannya:

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi hanya sebesar 5%. Namun, Jokowi mengatakan bahwa capaian itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5,0%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangannya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024)

Sebagaimana diketahui, selama 10 tahun ia memimpin sebagai Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang stagnan di kisaran 5%.

Mengutip catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2015 atau tahun pertama Jokowi efektif menjalankan roda pemerintahan hanya tumbuh 4,8%, melambat dibandingkan 2014 yang tumbuh 5,02%. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi hanya mampu kembali ke level 5,03%, lalu 2017 sebesar 5,07%, 2018 mencapai 5,17%, dan 2019 kembali ke 5,02%.

Pada 2020 atau saat merebaknya Pandemi Covid-19 ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 2,07%, 2021 kembali tumbuh 3,7%, 2022 tumbuh 5,31%, dan 2023 hanya tumbuh 5,05%. Per kuartal II-2024 pun pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,05%.

Papua Tak Lagi 'Anak Tiri'

Pembangunan Indonesia Sentris menjadi pendekatan yang dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya. Salah satunya termasuk dengan mendorong investasi dan pembangunan ke Papua.

Diantaranya, ditandai dengan diresmikannya pos lintas batas RI-Papua Nugini tahun 2017, kebijakan satu harga BBM yang berdampak turunnya harga barang-barang di Papua, pembangunan Jalan Trans Papua. Serta, kesuksesan Papua menggelar PON pada 2021. Pembangunan dari Timur Indonesia ini berhasil menumbuhkan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, membangkitkan rasa percaya diri dan optimisme rakyat Papua.

Hal itu, menurut Jokowi, sebagai langkah Indonesia untuk pemerataan ekonomi ke seluruh Indonesia. Dengan Papua tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi ini, melainkan ikut serta dan menikmati manfaat langsung dari pembangunan yang terjadi di tanah mereka.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro di Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki satu visi dan rencana aksi yang sejalan dalam memanfaatkan investasi di Papua. Diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menciptakan visi dan rencana aksi yang terintegrasi.

"Seperti tim sepak bola, untuk mencapai gol, setiap posisi harus memiliki tujuan yang sama," katanya dalam keterangan resmi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), dikutip Sabtu (19/10/2024).

"Investasi besar di Papua, seperti pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, industri smelter tembaga, hingga industri tebu dan pengolahannya, harus disertai dengan kesiapan SDM lokal. Tanpa keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja, ada risiko bahwa mereka hanya akan menjadi penonton, sementara manfaat ekonomi dirasakan oleh pihak luar," tambah Imam.

Sebagai catatan, ekonomi Papua tumbuh 4-6% sejak 2014 hingga saat ini. Di sektor kesehatan, ada penurunan pada prevalensi stunting di Papua dan Papua Barat mencapai masing-masing dari 40,1% dan 44,6% pada 2013 menjadi 28,6% dan 16,35% pada 2023. Hal serupa juga turut dirasakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pada sektor pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua naik dari 56,75 menjadi 62,25; usia harapan hidup (UHH) 64,84 tahun menjadi 66,44 tahun; angka melek huruf (AMH) dari 75,92% menjadi 78,89%.

Kemiskinan Turun Tajam

Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia merosot tajam dalam 10 tahun terakhir, dari sebelumnya di level 7,9% dari total penduduk pada 2014, kini tersisa 0,8% pada 2024.

Kemiskinan ekstrem ini merupakan indikator yang digunakan untuk memotret kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial, berdasarkan definisi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, yang dikutip Kantor Staf Presiden dalam dokumen Capaian 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat kemiskinan ekstrem konsisten turun dari 2014 di level 7,9% ke level 3,7% pada 2019.

Lalu, pada 2020 atau saat terjadinya krisis akibat Pandemi Covid-19 sempat naik ke level 4,2%. Namun, setahun setelahnya atau pada 2021 kembali turun ke level 3,7% dan terus turun hingga pada 2024 tersisa 0,8% dari jumlah penduduk.

"Angka Kemiskinan ekstrem Indonesia telah berhasil turun menjadi 0,83% pada Maret 2024 dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang besarnya 1,12%," kata Menko PMK yang saat itu masih dijabat oleh Muhadjir Effendy saat konferensi pers Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Semester 1-2024 di kantornya, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem itu, pemerintah Jokowi saat itu mengeluarkan tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui perluasan akses perlindungan sosial, penurunan jumlah kantong kemiskinan, dan peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem.

Adapun tiga inovasi kebijakan yang digunakan kala itu, yaitu melakukan perbaikan akurasi penyasaran dengan penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga penerima program lebih tepat sasaran, konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah atau kantong kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem, dan peningkatan kualitas program.

Jokowi Datangkan Investasi Rp 9.100 T

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjabarkan capaian realisasi investasi sepanjang 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama 10 tahun terakhir ini, total investasi 2014-2019 mencapai Rp3.294,3 triliun. Tapi, tahun 2019-2024, itu mencapai Rp5.823,1 triliun. Kalau ini kita jumlah, total realisasi investasi selama 10 tahun adalah Rp9.117,4 triliun," kata Rosan dalam jumpa pers, Selasa (15/10/2024).

Rosan menilai investasi di era Presiden Jokowi meningkat cukup steady dan sangat baik.

"Kalau saya bicara dengan investor dalam maupun luar negeri, karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi secara politik terutama tercipta dengan sangat baik. Sehingga, kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat," ujarnya.

Dia juga menyampaikan penyerapan tenaga kerja sejak Oktober 2014 hingga September 2025 tercatat sebanyak 13.836.775 orang. Periode Oktober-Desember 2014, penyerapan tenaga kerja tercatat sebanyak 470.510 orang. Dan, pada periode Januari-September 2024, tercatat penyerapan tenaga kerja mencapai 1.875.214 orang.

"Kalau dilihat dari tahun 2015, memang angkanya meningkat secara gradual ya," ujar Rosan.

"Dan, penyerapan tenaga kerja sampai triwulan III tahun 2024, ini sangat-sangat positif. Trennya, kalau kita lihat ini, terus akan mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan investasi yang masuk ke Indonesia," tambah dia.

Hilirisasi Berbuah Manis

Selama masa jabatannya, salah satu 'proyek kebanggaan' Presiden Jokowi adalah proyek hilirisasi, terutama nikel. Hilirisasi nikel ini tercatat menyumbang kenaikan nilai ekspor yang signifikan.

Jokowi menyebutkan nilai ekspor hilirisasi nikel di dalam negeri melejit berkali-kali lipat dari yang sebelumnya hanya Rp 33 triliun menjadi Rp 510 triliun.

"Seperti dikatakan Pak Menko Luhut Binsar Pandjaitan sekarang sudah US$ 34 miliar nilai dari ekspor nikel kita, dari yang sebelumnya Rp 33 triliun melompat jadi kira-kira Rp 510 triliun," ungkap Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium milik PT Indonesia BTR New Energy Material, di Kendal, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu, dikutip Senin (19/8/2024).

Jokowi mengakui, bahwa kebijakannya mengembangkan hilirisasi dengan menyetop keran ekspor bijih nikel ke luar negeri mendapatkan pandangan pro dan kontra. Diantaranya, RI digugat oleh Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Dan kita kalah. tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun," terang Jokowi.

Yang terpenting saat ini, kata Jokowi, Indonesia sudah memulai untuk mengembangkan industri sebagai ekosistem besar dari kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Sehingga, impian membuat ekosistem kendaraan listrik kuat dan terintegrasi yang satu per satu mulai terwujud.

"Smelter nikel dan turunannya di Morowali, di Weda Bay dan lokasi-lokasi lainnya sudah mulai berjalan. Yang kedua di Agustus dan September smelter dari Freeport dan Amman Mineral di Sumbawa dan Gresik juga sudah akan berproduksi," jelas Jokowi.

RI Punya Kereta Cepat

Sejumlah proyek infrastruktur telah berhasil dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun masa pemerintahannya. Salah satunya yang paling prestisius adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya dinamakan Whoosh.

Megaproyek modernisasi perkeretaapian di Indonesia itu dibangun dengan total anggaran US$ 7,2 miliar atau sekitar Rp 108 triliun. Anggaran besar tersebut bengkak dari prediksi sebelumnya yang hanya US$ 5,13 miliar atau Rp 76 triliun.

Adapun nilai pembengkakan atau cost overrun kereta cepat sendiri sudah disepakati sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliunan. Jumlah itu lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Kereta Cepat ini bisa melaju hingga 350 km/jam yang menjadikannya kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara (ASEAN). Dengan kecepatan itu Kereta Cepat Whoosh bisa menghubungkan Jakarta (Halim)-Bandung (Tegalluar) dengan waktu kurang dari sejam.

"Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara," ungkap Jokowi saat meresmikan proyek Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Jumlah penumpang kereta cepat Whoosh sejak beroperasi pada Oktober 2023 hingga akhir November 2024 mencapai 5,4 juta orang.

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini: