Foto ilustrasi siswa berangkat sekolah menaiki sepeda, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, SLEMAN — Fenomena ratusan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sleman sepanjang 2025 menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda. Data terbaru dari Dinas Pendidikan Sleman mencatat sedikitnya 449 anak belum mengakses pendidikan formal, dengan dominasi usia remaja tingkat SMA.
Angka ini menunjukkan persoalan struktural yang tidak sederhana. Dari total tersebut, kelompok usia 16–18 tahun menjadi yang paling banyak dengan 277 anak. Disusul usia 13–15 tahun sebanyak 89 anak, dan usia 7–12 tahun sebanyak 83 anak.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Disdik Sleman, Reni Tri Pujiastuti, mengungkapkan fakta yang lebih mengkhawatirkan. Mayoritas ATS justru berasal dari anak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.
“Jumlahnya mencapai 233 anak. Sisanya adalah anak putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya,” jelasnya.
Sebaran Wilayah dan Titik Rawan
Dari sisi wilayah, kasus ATS paling tinggi ditemukan di Kapanewon Prambanan dengan 57 anak. Di wilayah ini, sebagian besar bahkan belum pernah masuk sekolah. Kapanewon Depok dan Berbah menyusul dengan masing-masing 42 anak.
Meski dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan, jumlah tersebut tetap menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu masalah sosial jangka panjang.
Lima Penyebab Utama Anak Putus Sekolah
Kepala Disdik Sleman, Mustadi, mengidentifikasi lima faktor utama yang menyebabkan anak tidak sekolah. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan, terutama terkait biaya transportasi, perlengkapan, hingga kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, lingkungan keluarga dan sosial juga berpengaruh besar. Sejumlah anak terpaksa bekerja membantu orang tua, menikah di usia dini, atau terjebak dalam pergaulan yang kurang kondusif.
“Ini bukan hanya soal biaya sekolah, tapi juga ekosistem yang mendukung anak untuk tetap belajar,” ujarnya.
Langkah Darurat: Beasiswa hingga Sekolah Alternatif
Menghadapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui program beasiswa retrieval yang terintegrasi dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Dinas Sosial Sleman.
Program ini menyasar anak-anak yang bersedia kembali ke dunia pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menggerakkan UPT layanan pendidikan di tingkat kapanewon untuk melakukan pendataan dan pendekatan langsung kepada ATS.
Bagi anak yang tidak bisa kembali ke jalur formal, disediakan alternatif pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program kejar paket.
Dukungan Bantuan Pendidikan Diperkuat
Pemkab Sleman juga memperkuat bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut berkisar mulai dari Rp200.000 per tahun untuk PAUD, Rp450.000 untuk SD/MI, hingga Rp750.000 untuk SMP/MTs.
Selain itu, dana BOSDA tetap digelontorkan dengan nominal antara Rp360.000 hingga Rp555.000 per siswa per tahun, guna memastikan operasional sekolah tetap berjalan dan meringankan beban orang tua.
Ancaman Masa Depan Generasi Muda
Jika tidak segera ditangani, fenomena ATS berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan berisiko tinggi mengalami keterbatasan akses kerja dan kualitas hidup.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menarik kembali anak-anak tersebut ke jalur pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
