7 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui harga beras mengalami kenaikan meski sebelumnya komoditas tersebut tidak lagi menjadi penyumbang inflasi. Ia kemudian membedah sejumlah faktor yang berkaitan dengan kenaikan harga tersebut.
Amran mengatakan kenaikan harga beras diketahui dalam rapat pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri. Pemerintah langsung mengevaluasi kondisi tersebut untuk menjaga harga beras tetap terkendali sekaligus melindungi kepentingan petani dan konsumen.
“Kemudian, ada satu masalah di tengah kita ini, harga beras menurut Mendagri, rapat inflasi, itu ada kenaikan sedikit. Sebelumnya beras bukan lagi penyumbang inflasi, tapi begitu ada kenaikan kita coba membedah. Kenapa ada kenaikan? Kita bedah,” kata Mentan dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Amran menjelaskan salah satu langkah pemerintah ialah mempercepat bantuan pangan kepada 33,4 juta rumah tangga. Percepatan tersebut dilakukan atas perintah Presiden untuk memastikan bantuan pangan segera diterima masyarakat.
“Pertama kita lakukan, ada bantuan pangan gratis. Bantuan pangan untuk 33,4 juta rumah tangga, orang. Rumah tangga. Nah ini kita lakukan, kita melakukan percepatan. Itu dari perintah Bapak Presiden,” ujar dia.
Langkah berikutnya dilakukan melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah memutuskan menambah pasokan SPHP sebanyak 1 juta ton untuk digunakan dalam operasi pasar agar kenaikan harga beras dapat ditekan.
“Yang kedua adalah SPHP. Kita tambah 1 juta ton. Ini yang kemarin tinggal sedikit, kita tambah, kita sudah putuskan tambah 1 juta ton. Ini kita lakukan operasi pasar, supaya jangan harga naik,” kata Amran.
Menurut tokoh yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini, pemerintah perlu menjaga harga beras dari dua sisi. Harga di tingkat petani harus tetap terjaga agar tidak turun drastis, sedangkan harga yang dibayar konsumen juga perlu dijaga agar tidak terlalu tinggi.
“Nah kita harus jaga dua-duanya. Petani kita jaga harganya supaya jangan turun drastis, konsumen 286 juta kita jaga juga harganya jangan sampai tinggi, terlalu tinggi,” ujar Amran.
Ia menyebut terdapat sekitar 116 juta petani padi yang kepentingannya perlu dijaga bersama dengan konsumen. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan petani maupun masyarakat.
Dalam evaluasi tersebut, Amran juga menemukan faktor lain berupa harga beras yang dinilai tidak wajar. Ia mengaitkannya dengan dugaan peralihan persoalan dari beras premium ke produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi.
“Nah ternyata ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada empat lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya,” kata dia.
Amran menyoroti harga produk tersebut yang jauh lebih tinggi dari harga yang seharusnya. Menurut dia, ada produk yang semestinya dijual sekitar Rp 13.500 per kilogram, tetapi ditemukan dijual hingga Rp 57.000 per kilogram.
“Harusnya harganya Rp 13.500 tapi ada yang dijual sampai Rp 57.000 per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, penipuan, Rp 22.000 per kilogram rata-rata,” tuturnya.
Ia menegaskan persoalan harga tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan program fortifikasi. Beras fortifikasi ditujukan untuk ibu hamil, ibu menyusui, masyarakat dengan persoalan stunting, dan masyarakat miskin sehingga harga yang terlalu tinggi dapat menghambat tujuan program.
Amran mengatakan pemerintah akan terus melakukan intervensi untuk menjaga keseimbangan harga beras. Tambahan 1 juta ton SPHP disiapkan untuk operasi pasar, sementara percepatan bantuan pangan dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pemerintah juga terus menelusuri dugaan ketidakwajaran pada beras fortifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan temuan di lapangan. Langkah tersebut diharapkan menjaga harga beras tetap terjangkau bagi konsumen tanpa menekan harga yang diterima petani.
