1 day ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kabar terbaru soal pembiayaan program 3 juta rumah. Dia menyampaikan pemerintah tengah menggodok mekanisme teknis untuk mendongkrak target program 3 juta rumah tercapai maksimal.
Hal itu disampaikannya usai rapat tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (19/2/2025) malam.
Menurut Maruarar, rapat tersebut mendidaklanjuti rencana Bank Indonesia melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah. Menkeu Sri Mulyani pun menambahkan, akan ada sejumlah dukungan anggaran APBN yang akan dialokasikan agar program 3 juta rumah tercapai sesuai target.
Merespons hal itu, kalangan pengembang perumahan memilih menunggu keputusan kebijakan yang berdampak pada sektor properti.
"Terkait pertemuan di atas kita tunggu hasilnya. Kita nggak ingin wacana-wacana yang lalu berhenti pada wacana," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/2/2025).
Saat ini program 3 juta rumah masih belum berjalan maksimal karena regulasi dan insentifnya belum jelas. Banyak progres pengembangan perumahan yang terhenti akibat ketidakjelasan tersebut.
"Prinsipnya kami dukung program mulia 3 juta rumah bapak Presiden Prabowo. Dan program ini sukses jika seluruh pihak yakni ekosistem perumahan berkolaborasi dengan baik dengan kompak," tukar Junaidi.
Sebelumnya, Junaidi bersama Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali berkumpul menyoroti program 3 juta rumah.
"Setelah 3 bulan men-support euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada akhirnya kita dapat kondisi yang menurut kita membingungkan, sangat kontraproduktif," ujar Joko Suranto dalam Quo Vadis Industri Perumahan Program 3 Juta Rumah tanpa Arah, Selasa (18/2/2025).
"Kita dapat isu terkait rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra masyarakat, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan isu menurunkan harga yang sangat menggoncangkan, FLPP 800 ribu, developer distigmakan nakal dan lainnya, itu jadi drama terus. Padahal pengembang sudah beri lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu," katanya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Menanti Kebijakan Pemerintah Untuk Sektor Properti
Next Article Rumah Gratis Tetap Dapat Sertifikat? Ini Penjelasan Menteri Ara
