Bendera Amerika Serikat. - Ist/Freepik
Harianjogja.com JOGJA—Penarikan diri Amerika Serikat (AS) dari sejumlah organisasi internasional dinilai memperlemah tata kelola ekonomi dunia dan meningkatkan ketidakpastian perdagangan global. Dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh negara berkembang, termasuk Indonesia.
Guru Besar Hubungan Internasional UMY Prof. Faris Al-Fadhat menilai langkah AS menunjukkan penguatan kembali unilateralisme yang mengabaikan kesepakatan internasional. Padahal, AS sebelumnya menjadi aktor utama pembentuk sistem global pasca-Perang Dunia II.
Ia menilai langkah AS tersebut menunjukkan kemunduran komitmen terhadap multilateralisme yang selama ini menjadi fondasi stabilitas global.
“Ketika Amerika Serikat mundur dari sistem yang dibangun bersama, dunia menjadi semakin tidak menentu. Dampaknya paling nyata terlihat pada perdagangan global,” ujar Faris saat diwawancarai di ruang Rektorat UMY, Jumat (9/1).
Unilateralisme AS Lemahkan Tata Kelola Global
Menurut Faris, kebijakan tersebut bukanlah fenomena baru. Pola ini merupakan kelanjutan dari pendekatan unilateral yang kembali menguat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, di mana keputusan strategis diambil secara sepihak tanpa mengindahkan kesepakatan internasional.
Guru Besar Program Studi Hubungan Internasional FISIPOL UMY itu menegaskan bahwa Amerika Serikat bersama negara-negara Eropa sebelumnya menjadi aktor utama dalam membangun global governance pasca-Perang Dunia II. Namun, penarikan diri AS dari berbagai organisasi ekonomi dan lingkungan internasional justru melemahkan legitimasi sistem global tersebut.
“Ketika negara pelopor tata kelola dunia justru menarik diri, maka aturan global perlahan kehilangan makna. Ini situasi berbahaya, terutama bagi negara-negara berkembang,” tegasnya.
Perang Tarif dan Lumpuhnya Lembaga Global
Faris juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan kembali menguatnya perang tarif global sejak awal 2025. Ia menilai kebijakan kenaikan tarif secara sepihak telah melanggar berbagai perjanjian internasional dan melemahkan peran lembaga global seperti World Trade Organization (WTO).
“WTO menjadi tidak berdaya ketika negara besar menaikkan tarif secara sepihak. Aturan internasional tidak lagi dapat ditegakkan secara efektif,” jelasnya.
Akibatnya, rantai pasok global terganggu, biaya produksi meningkat, dan harga barang menjadi lebih mahal. Negara-negara kecil dan berkembang terpaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan negara besar.
Dampak Langsung bagi Ekonomi Indonesia
Lebih lanjut, Faris menilai ketidakpastian perdagangan global turut berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Gangguan rantai pasok dan meningkatnya biaya perdagangan internasional berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, ekonomi Indonesia pada 2026 belum tentu lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan ada potensi stagnasi atau penurunan,” ungkapnya.
Namun, ia menekankan bahwa dampak terbesar bukan semata-mata berasal dari penarikan diri AS, melainkan dari melemahnya lembaga global yang selama ini berfungsi sebagai penengah sengketa perdagangan internasional.
Indonesia Perlu Konsisten Dorong Multilateralisme
Menghadapi situasi global yang semakin tidak pasti, Faris mendorong Indonesia untuk tetap konsisten memperjuangkan kerja sama multilateral, khususnya melalui penguatan peran ASEAN dan solidaritas negara-negara Global South.
“Indonesia tidak boleh terbawa arus kontestasi unilateral. Kita harus tetap berada pada jalur kerja sama multilateral yang berbasis kesepakatan bersama dan keadilan global,” pungkasnya.
Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Indonesia didorong tetap konsisten memperjuangkan multilateralisme berbasis keadilan dan kerja sama internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
