Awal Cerita Pengembang Perumahan Serang Maruarar, Singgung Proyek Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa waktu belakangan, pengembang perumahan ramai-ramai melontarkan protes ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara). Pengembang berkumpul dan menyampaikan rasa tidak puas dan mengaku nasibnya terancam. 

Panasnya hubungan kedua pihak itu terlihat kala 5 para ketua asosiasi pengembang perumahan membuat pernyataan bersama yang tidak puas dengan kinerja Menteri Ara. Mereka adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, kemudian Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

Ketidakpuasan itu karena pengembang menganggap tidak ada progres positif dari sektor perumahan meski sudah ada Kementerian PKP. Namun, menurut mereka, yang terjadi saat ini justru sektor perumahan tiarap, termasuk penyaluran rumah subsidi. Pengembang pun menuding Ara justru kerap blunder dengan pernyataan yang kontraproduktif.

"Setelah 3 bulan men-support euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pada akhirnya kita dapat kondisi yang menurut kita membingungkan, sangat kontraproduktif. Kita dapat isu terkait rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra masyarakat, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan isu menurunkan harga yang sangat menggoncangkan, FLPP 800 ribu, developer distigmakan nakal dan lainnya, itu jadi drama terus. Padahal pengembang sudah beri lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu," kata Joko Suranto dalam Quo Vadis Industri Perumahan Program 3 Juta Rumah tanpa Arah, Selasa (18/2/2025).

Padahal, sambung Ketum Apersi Junaidi Abdillah, pihaknya sudah menyambut program 3 juta rumah seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Namun belakangan yang terjadi justru program itu semakin sulit tercapai.

"Program 3 juta rumah yang ada ini nggak akan tercapai kalau kondisi Kementerian PKP oleh Pak Ara cara memimpin, gaya kepemimpinannya memancing kegaduhan di publik. Padahal yang disampaikan beliau belum bisa dijalankan, tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu catatan pertama, itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer," katanya.

Banyak Orang Batal Beli Rumah

Sorotan pengembang mengarah pada banyaknya masyarakat yang membatalkan pembelian rumah. Ketum Himperra Ari Tri Priyono mengungkapkan banyak masyarakat membatalkan pembelian meski sudah membayar down payment (DP) untuk transaksi. Hal itu terjadi masif di banyak pengembang.

Hal itu membuat pembelian mengerem dan geliat properti kembang-kempis. Padahal semula pengembang menaruh banyak harapan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman  PKP.

"Euforia kita dengan hadirnya Kementerian PKP dan program 3 juta rumah. Kita pikir tahun ini berjayanya kembali properti karena diendorse pemerintah, kemudian jalan di kementerian, kemudian muncul rumah gratis, akhirnya banyak pengembang mengeluhkan akad batal," sebut Ari.

Ketua Appernas Jaya Andriliwan Muhammad juga mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, pembatalan umumnya terjadi pada rumah subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Menurut saya pribadi kegaduhan itu yang merusak tatanan ekonomi dan ngga berpihak ke MBR, yang seharusnya dengan Kementerian PKP seharusnya dapat energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi dalam 100 hari kami mengalami ketidaksemangatan untuk membangun rumah subsidi, karena ada isu-isu miring yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Andriliwan.

Terbaru, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah tercapai sesuai harapan pemerintah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Ketua Umum REI Joko Suranto pun menilai kritik Menteri Ara tidak elegan karena justru menyoroti audit daripada program 3 juta rumah. 

"Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR (masyarakat berpendapatan rendah). Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?" kata Joko.

Menteri Ara Beri Peringatan Keras

Menteri Ara bergeming. Baru kemudian pada Jumat (21/2/2025) lalu, Ara mengumpulkan para pengembang termasuk para ketua asosiasi pengembang perumahan di kantornya.

Sayangnya, tidak nampak ketua asosiasi pengembang tersebut di lokasi. Mereka diwakili para wakil ketua umum serta pengurus asosiasi, jumlahnya mencapai puluhan orang hingga memenuhi ruangan rapat.

Di depan para bos-bos pengembang itu, Ara mengingatkan agar pengembang berani untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya Ia menemukan banyak perumahan bersubsidi yang tidak layak. Adanya audit bertujuan agar pengembang membuat perumahan yang layak.

"Kalau ada yang ngga setuju langkah negara, pikirkan sendiri, mau lawan negara? Mau lawan pemerintah? Audit ini dilakukan supaya melindungi rakyat MBR dapat rumah dari pengembang tidak bertanggungjawab," katanya di Kementerian PKP, Jumat (21/2/2025).

"Kita ada pengusaha yang bagus. Rakyat kalau dapat pengembang ga bener, nangis dia, solusinya diaudit, objektif ga? Objektif. Kalau ada yang ngga setuju diaudit ngomong sama saya langsung disini, biasanya yang ngga berani itu yang ngga benar," sebut Ara.

Menteri Ara Kesal Banyak Rumah Subsidi Tidak Layak

Dalam kunjungan ke beberapa perumahan bersubsidi, Ia menemukan adanya rumah yang tidak terawat dengan baik. Mulai dari kondisi beberapa unit rumah terlihat mengalami penurunan kualitas beton dinding karena berada di lahan yang relatif curam, kualitas bangunan yang kurang baik di mana terdapat beberapa rumah dengan kualitas yang tidak dinding tembok yang rapuh dan retak.

Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun tidak ada respons ataupun tindak lanjut.

"Saya temukan yang tidak hujan banjir, lantai belum setahun sudah retak, jadi data fakta. Harusnya kalau ngga setuju harusnya kasih lagi datanya supaya ngga jadi fitnah," ujar Ara.

(dce)

Saksikan video di bawah ini:

Juragan Semen Hingga Mebel Bersiap, Program 3 Juta Rumah Bawa Cuan

Next Article Ada Program 3 Juta Rumah, Maruarar Pertanyakan Anggaran Kementerian