Bos Elektronik Blak-blakan: Aksi Preman Ormas Meresahkan Karyawan!

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri elektronika tengah disorot karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa waktu terakhir. Setelah Sanken, pabrikan Yamaha juga belakangan diketahui tengah melakukan PHK ke pegawainya.

Ketua Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat Alat Listrik Rumah (Gabel) Oki Widjaja mengakui bahwa sektornya tengah sakit.

"Sektor Elektronika sedang sakit karena diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang mengizinkan barang impor bebas masuk untuk diperjual/belikan di dalam negeri," kata Oki kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, bos pabrikan elektronika itu pun menyebut faktor lain dari menurunnya sektor elektronika, yakni kehadiran organisasi masyarakat (ormas). Ia mengakui bahwa adanya ormas menjadi biang kerok di tengah penurunannya sektor industri.

"Premanisme Ormas di kawasan industri yang meresahkan karyawan dan menghambat proses produksi," sebut Oki.

Seperti diketahui PT Sanken Indonesia mengumumkan rencana penghentian produksinya pada Juni 2025 mendatang, kini dua pabrik berlabel Yamaha juga akan menutup operasinya. Hal itu berdampak pada nasib 1.100 pekerjanya yang terancam kehilangan pekerjaan.

Selain itu juga ada dua pabrik Yamaha akan tutup, yaitu PT Yamaha Music Product Asia di kawasan MM2100 Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulogadung, Jakarta. Keduanya memproduksi alat musik piano.

"PT Yamaha Music Product Asia yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Bekasi akan tutup pada akhir Maret 2025. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 400 orang. Sementara PT Yamaha Indonesia di Pulo Gadung, Jakarta, yang memiliki 700 karyawan akan berhenti beroperasi pada akhir Desember 2025," ungkap Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz kepada CNBC Indonesia, Rabu (26/2/2025).

Lebih jauh, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menilai ketidakpastian hukum akibat ulah oknum tertentu dapat membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.

"Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini, termasuk dengan menertibkan gangguan yang dapat membuat investor lari dari Indonesia," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/3/2025).

(fys/wur)

Next Article Video: Iphone 16 Belum Dijual Resmi di RI, Ternyata Alasannya!