Bos Motor Listrik Tiba-Tiba Datangi Kantor Airlangga, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah merancang skema subsidi motor listrik yang baru dengan para pemangku kepentingan lainnya. Skema ini tengah dibahas dalam sebuah rapat di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2024).

Di lokasi, tampak sudah hadir Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setyadi hingga jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

"Diundang rapat kita," kata Budi Setyadi kepada CNBC Indonesia.

Sebelumnya, Budi Setyadi juga telah mengatakan bakal ada pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan skema subsidi motor listrik.

"Yang jelas di tanggal 3 Februari ini semoga ada keputusan minimal besaran dan skemanya," ucap Budi saat itu.

Kepastian skema subsidi ini diperlukan agar pemerintah bisa menyusun anggaran yang diperlukan dalam subsidi ini. Termasuk merevisi anggaran dari Kementerian Lembaga yang terlibat seperti Kementerian Perindustrian.

Budi memberi bocoran bahwa skemanya bakal berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan sebesar Rp 7 juta/unit. Kemungkinan nilai yang diberikan tahun ini tidak akan sebesar tahun lalu. Selain itu, besaran subsidi tiap motor juga bisa jadi akan berbeda, tidak seperti tahun lalu yang seragam.

"Arah skemanya ke PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah). Mungkin akan dibedakan berdasarkan bahan dasar maupun jenis dari baterai," sebut Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub itu.

Meski demikian, pelaku usaha meminta pemerintah agar kembali menerapkan subsidi seperti tahun lalu. AISMOLI juga sudah melakukan kajian bahwa ada penghematan yang besar dari subsidi energi atau BBM jika insentif ini berlaku.

"Usulannya kembali seperti di tahun 2023/2024 dimana besarannya Rp 7 juta. Kita sudah buat cost benefit analysis dimana angka subsidi itu berdampak pada percepatan efisiensi BBM, motor listrik berimbas efisisensi bbm, dapat berapa pemerintah, kalau daya beli bagus akan mengurangi penggunaan BBM," ujar Budi.

Budi pun mengakui bahwa saat ini banyak stok barang yang akhirnya menumpuk di gudang. Banyak masyarakat menahan pembelian dengan berharap bakal mendapatkan subsidi serupa seperti tahun lalu, yakni Rp 7 juta per motor. Alhasil banyak agen pemegang merk yang mengeluh kondisi saat ini.

"Stok numpuk itu dikeluhkan APM karena di 2024 dikasih subsidi sehingga diproduksi banyak barang dengan harapan dijual dengan skema subsidi waktu itu, ternyata daya beli seperti itu, 2025 belum dijalankan. Yang terjadi banyak stok di pabrik," kata Budi.

(wur)

Next Article Pengusaha Protes Kuota Subsidi Motor Listrik Dipotong Pemerintah