5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerbitkan ratusan ribu surat rekomendasi (surkom). Hingga 16 Oktober 2025, sebanyak 542.689 surkom diterbitkan untuk 296.577 konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Penerbitan surkom untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi dalam volume dan periode tertentu.
Konsumen pengguna adalah pihak yang berhak mendapatkan BBM subsidi dan tak boleh memperjualbelikannya kembali. Dalam konteks ini, BPH Migas terus memperkuat sistem agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran.
Kebijakan ini implementasi dari Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP. Proses penerbitannya dilakukan secara digital melalui aplikasi XStar yang dikembangkan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi.
Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina.
Hingga kini, sebanyak 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi telah menerbitkan surkom yang disalurkan melalui 3.438 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di 468 kabupaten dan kota.
Surkom menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap liter BBM subsidi digunakan sesuai peruntukannya. Program ini memberi manfaat besar bagi sektor produktif seperti usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum yang menjadi penggerak ekonomi rakyat.
Pisor Ansori (40), nelayan asal Pandeglang, Banten, mengaku merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. Ia mengatakan surkom membantu nelayan memperoleh solar subsidi tanpa kesulitan.
“Surat rekomendasi itu bukan lagi bermanfaat untuk kami, bahkan itu menolong,” ujarnya. Ia menuturkan saat cuaca baik, dirinya bisa melaut 20 hingga 22 hari dalam sebulan. Namun ketika cuaca buruk, ia memilih tidak melaut demi keselamatan.
Pisor menyebut sistem surkom memastikan solar subsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak. “Nelayan di sini (Pandeglang) benar-benar mengikuti aturan, perintah yang ada dari Pertamina bagaimana caranya kita mendapatkan solar subsidi itu tepat pada tempatnya,” katanya.
Sementara itu, Sofyan (48), Ketua Rukun Nelayan Samadikun di Kota Cirebon, Jawa Barat, menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan pengurusan Surkom kini jauh lebih mudah.
“Alhamdulillah bagi saya selaku nelayan dengan adanya (surat) rekomendasi sangat bermanfaat dan bikinnya juga enggak susah, gampang,” ujarnya.
Ia menambahkan, aktivitas melaut para nelayan Cirebon bergantung pada kondisi cuaca. “Kalau lagi dapat (cuaca bagus) full (melaut) tidak ada berhentinya, mumpung ada,” ucap Sofyan, yang setiap hari mencari udang di perairan Cirebon.
BPH Migas menegaskan, penerapan surkom merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga keadilan distribusi energi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Dengan penerapan surkom, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi semakin efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
