Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan seragam, efektif, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Penguatan sinergi tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan regulasi, sistem pengawasan, serta klasifikasi produk berbasis Harmonized System (HS Code) guna memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan upaya ini penting sebagai kunci keberhasilan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara nasional, dan Wajib Halal yang akan berlaku pada Oktober ini.
“Ketentuan wajib halal tidak ada perpanjangan waktu, apalagi penundaan,” kata Haikal.
Lebih jauh, ia mengatakan kolaborasi dengan Kemenkes dan BPOM masuk ke dalam rangkaian Rapat Koordinasi Sosialisasi Ketentuan Wajib Halal Oktober 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 8–20 Januari 2026.
Kegiatan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan produk.
Selain itu, Haikal pun menegaskan bahwa kebijakan Wajib Halal 2026 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kebijakan ini dapat sinergi bersama memudahkan implementasi (bagi pelaku usaha dan masyarakat), sehingga Indonesia mampu menjadi rujukan dan standar halal dunia,” ujar dia.
Lebih lanjut, Haikal, menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan wajib halal ini sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan, kesiapan sistem, dan koordinasi di antara seluruh stakeholder terkait, agar implementasinya berjalan efektif tanpa menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola JPH yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan wajib halal dapat diterjemahkan secara konsisten, baik pada level perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
“Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan serta memetakan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk terkait lainnya, termasuk penyelarasan Kode Sistem Harmonisasi (Harmonized System/HS Code) sebagai dasar klasifikasi produk,” kata Aqil Irham.
Melalui penyelarasan tersebut, BPJPH mendorong terciptanya kejelasan regulasi, kepastian bagi pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan produk di seluruh rantai pasok.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal nasional, guna menghadirkan kepastian hukum, perlindungan, dan kenyamanan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global,” ujarnya.
Dengan kolaborasi BPJPH, Kemenkes, dan BPOM, kebijakan wajib halal diharapkan menjadi fondasi kuat pengembangan industri halal nasional sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat rujukan halal dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
