Harianjogja.com, JAKARTA—Perum Bulog berencana menerapkan sistem pembayaran digital atau nontunai dalam pembelian gabah kering panen (GKP) dari petani. Langkah ini diambil untuk memastikan harga pembelian gabah sesuai ketentuan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram, serta mencegah praktik penyelewengan di lapangan.
Melalui pembayaran nontunai, Bulog ingin memastikan dana benar-benar diterima petani sesuai harga resmi tanpa potongan. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan transaksi secara real time dari pusat komando Bulog.
Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola penyerapan gabah nasional sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pembayaran digital diperlukan agar harga pembelian gabah tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
“Tujuannya supaya pembayaran ke petani betul-betul Rp6.500 per kilogram. Kalau pakai uang tunai, kami tidak bisa memonitor di lapangan apakah benar dibayar sesuai harga atau tidak,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).
Seiring rencana tersebut, Bulog mendorong petani untuk segera memiliki rekening bank dan buku tabungan. Petugas lapangan nantinya akan merekap data pembayaran petani yang bisa dipantau langsung oleh pusat.
Menurut Rizal, skema ini akan meminimalkan potensi praktik tidak sehat oleh oknum di lapangan sekaligus mempercepat proses pembayaran kepada petani.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Bulog akan menggandeng bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kami akan melibatkan perbankan nasional agar proses pembayaran digital ini memudahkan para petani, khususnya di daerah,” katanya.
Selain sistem pembayaran, Bulog juga menargetkan penyerapan beras sebanyak 4 juta ton pada 2026, meningkat dibandingkan target 2025 yang sebesar 3 juta ton. Peningkatan target ini sejalan dengan penambahan cadangan pangan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah memutuskan menaikkan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, serta cadangan jagung dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Dengan penerapan pembayaran digital gabah dan peningkatan target serapan beras, Bulog diharapkan mampu memperkuat perlindungan harga bagi petani sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pangan yang lebih transparan dan modern.
