4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung resmi menjalin kerja sama dengan PT Perhutani Alam Wisata (Palawi) Risorsis, anak perusahaan PT Perhutani, dalam pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan pariwisata.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan di Ruang Rapat Bupati Bandung, Selasa (4/3). Kerja sama ini disaksikan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Dadang pun menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap, kerja sama dengan PT Palawi akan mampu merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar Rp2 triliun pada 2025, sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kerja sama ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Bandung. Tempat wisata di Kabupaten Bandung banyak sekali, tapi mayoritas tidak bayar pajak. Kontribusinya ke kas daerah minim sekali," kata Dadang.
Padahal, kata Bupati yang akrab disapa Kang DS itu, selama ini Pemkab Bandung telah membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha wisata dengan pembangunan infrastruktur jalan yang mulus menuju ke destinasi wisata di Kabupaten Bandung.
"Saya lagi fokus menyelesaikan jalan-jalan di Kabupaten Bandung, termasuk jalan menuju lokasi wisata. Target saya tiga tahun semuanya mulus," ujar Kang DS.
"Tapi tolong lah kerja samanya, bayar kewajibannya membayar pajak karena membangun jalan ini pakai anggaran," tegas Kang DS di hadapan para petinggi PT Palawi Risorsis.
Tak heran data menunjukkan, tingginya angka kunjungan wisata ke Kabupaten Bandung yang mencapai hampir 7 juta wisatawan pada 2024, tidak berbanding lurus dengan kontribusi besar sektor pariwisata ke PAD Kabupaten Bandung.
"Mudah-mudahan kerja sama ini awal dari penyelesaian permasalahan yang tak kunjung selesai. Ini berawal dari temuan BPK bahwa asa lost potensi PAD sekitar Rp200 miliar. Juga ini adalah arahan Pak Presiden untuk penertiban perizinan dan kepatuhan membayar pajak," tutur Kang DS.
Wakil Ketua Umum Apkasi itu menyebut, dengan adanya kerja sama itu Pemkab Bandung ingin melindungi dan memfasilitasi para pelaku usaha agar lebih berkembang, sehingga menimbulkan 'multiplier effect' bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
"Kalau buka usaha tapi jalannya jelek kan enggak nyaman. Kami komitmen untuk menyelesaikan jalan-jalan, tapi tolong saling pengertian. Bayar pajaknya, bayar retribusinya. Selain itu, jaga lingkungan jangan sampai rusak dan jadi bencana," tandas Kang DS.
Jika pihak pengelola wisata tidak berkomitmen dengan perjanjian yang telah ditandatangani, apalagi sampai merusak lingkungan, Kang DS menyatakan tak segan akan mengambil alih lahan hutan yang dikelola.
"Kalau tidak diurus, tidak komitmen, yaudah kita ambil alih. Saya sudah bicara dengan Menteri ATR BPN. Tapi kan tidak perlu sampai begitu. Kita saling jaga lah dan komitmen. Apalagi BUMN harus memberi contoh, kita harus taat hukum," tegas Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu.
Sementara itu, Dirut PT Palawi Risorcis Tedi Sumarto mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemkab Bandung selama ini, terutama dalam membangun infrastruktur jalan menuju lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Bandung.
"Kami akui selama ini perhatian Pak Bupati luar biasa kepada kami para pengelola wisata. Infrastruktur jalan menuju tempat wisata sekarang sejak Pak Bupati menjabat, sudah sangat bagus," ujar Tedi.
Ia menyebut perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani merupakan momentum bagi PT Palawi yang memiliki puluhan mitra pengelola wisata untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung.
"Kami siap berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan kerjasama terutama dalam meningkatkan kontribusi kami terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung," ujar Tedi.
PT Palawi juga menyatakan siap mendukung penuh program Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam menggali PAD.
"Kami siap berdiskusi lebih intens lagi dengan jajaran Pemkab Bandung (untuk menggali PAD). Tapi di sisi lain kami juga sepakat bahwa hutan ini dimanfaatkan boleh, tapi jangan dieksploitasi karena bisa bencana," tambahnya.
(inh)
