1 month ago
17
Bupati Banyuwangi paparkan cara sukses pelaksanaan Digitalisasi Bansos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan keberhasilan pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial di hadapan para kepala daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (3/2). Inisiatif ini menghadapi sejumlah kendala, terutama akses sinyal dan perangkat digital.
Dalam keterangannya, Ipuk menjelaskan tantangan yang dihadapi Banyuwangi dalam uji coba pendaftaran bantuan sosial berbasis digital. Salah satu kendala utama adalah sinyal yang tidak merata di beberapa daerah, terutama di kawasan perkebunan, serta kurangnya kepemilikan ponsel di kalangan penerima bantuan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Banyuwangi mengerahkan lebih dari empat ribu orang, termasuk ASN, staf desa/kelurahan, kader dasa wisma, pilar sosial, dan tokoh agama, untuk melakukan pendataan langsung di lapangan. Pendataan dilakukan secara sukarela tanpa anggaran khusus, dengan menekankan pentingnya digitalisasi bantuan sosial kepada masyarakat yang terlibat.
Ipuk menambahkan, proses digitalisasi ini memerlukan perangkat digital untuk autentifikasi data. Di daerah yang sulit sinyal, warga diarahkan untuk datang ke kantor desa, di mana mereka dibantu dalam proses pendataan. Pendataan ini dijadwalkan antar desa agar sinyal dapat dibagikan secara teratur.
Program Digitalisasi Bantuan Sosial yang diinisiasi pemerintah pusat ini akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sebelumnya, para kepala daerah juga mendapatkan pemaparan mengenai Perlindungan Sosial Digital dari sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
