2 hours ago
8
Para pekerja menyiapkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur Makan Bergizi Gratis Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur mulai beroperasi hari ini, untuk memasok menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dapur Kebayunan yang menjadi salah satu mitra mandiri Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut memiliki 5 dapur dalam satu lokasi dan mampu memproduksi 16.203 Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari. Jumlah 16.203 MBG tersebut di distribusikan ke 39 sekolah dari PAUD hingga SLTA, juga ibu hamil dan menyusui di kecamatan Tapos dan Harjamukti, kota Depok. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses gizi yang lebih baik.
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh sampel menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperiksa sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang, Banten. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Tangerang, Priyo, mengatakan pengecekan sampel dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak ada makanan yang tidak layak konsumsi.
“Kita setiap hari ada sampel menu yang disimpan untuk dicek. Bilamana ada kasus keracunan bisa dicek dari sampel itu,” kata Priyo di Tangerang, Kamis (25/9/2025).
Ia menjelaskan, tim BGN sebagai pengawas melakukan monitoring ketat untuk memastikan keamanan menu MBG sebelum didistribusikan ke sekolah penerima. Pemeriksaan dilakukan mulai dari bahan baku, kebersihan, hingga kandungan gizi pada setiap menu di dapur SPPG.
“Dari dapur kita benar-benar cek, mulai dari pengolahannya, penerimaan bahan bakunya, dan kebersihan bahan bakunya harus diperhatikan. Jangan sampai lalai,” ujarnya.
Menurut dia, tim pengawas juga menekankan kepada jajaran SPPG agar memperbaiki dan memperketat pola memasak sesuai standar yang berlaku. “Beberapa SPPG sudah memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi. Ada juga program dari BGN dan Dinkes untuk memastikan standar itu,” kata Priyo.
Menanggapi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, Priyo mengimbau guru maupun penerima manfaat segera melaporkan apabila menemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Dengan begitu, pengelola SPPG bisa segera melakukan penanganan dan mengganti menu dengan makanan yang aman.
“Bilamana ada menu yang kurang baik, jangan dikonsumsi. Guru piket yang menerima makanan hari itu diimbau langsung melaporkan ke dapur agar segera diganti,” tegasnya.
Priyo menambahkan, saat ini terdapat 90 unit dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah penerima manfaat MBG di wilayah tersebut mencapai 479.317 siswa dari jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
sumber : ANTARA
