1 hour ago
19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, forum Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap daerah harus dimanfaatkan maksimal sebagai wadah mencari solusi bersama.
Terutama, kata dia, untuk mencegah kasus keracunan makanan yang masih berulang di sejumlah wilayah. "Koordinasi antara pemda dan Satgas MBG mutlak diperlukan. Dengan sinergi yang baik, berbagai persoalan di lapangan, termasuk insiden keracunan siswa, bisa diminimalisasikan bahkan dicegah," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025).
Tito menekankan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga peran aktif pemda di lapangan. Kehadiran Satgas MBG menjadi jembatan penting agar pemda lebih terlibat dalam pengawasan gizi sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran.
Menurut Tito, Kemendagri telah memfasilitasi pembentukan 141 Satgas MBG, termasuk di 62 daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Satgas tersebut bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.
"Dengan kolaborasi antara Kemendagri, BGN, dan pemda, program MBG diharapkan mampu melindungi kesehatan anak-anak sekaligus membangun fondasi generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," jelas Tito.
Sinergi pusat dan daerah juga tercermin dari berbagai langkah konkret pemda dalam mendukung program MBG sesuai karakteristik wilayahnya. Di Indramayu, Bupati Lucky Hakim menilai, kewenangan pemda dalam mengawasi gizi MBG masih terbatas karena pengawas dan ahli gizi berada langsung di bawah BGN.
Di Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka turun langsung ke sekolah untuk memeriksa menu MBG. Dia memastikan makanan yang disajikan steril, bergizi, dan aman dikonsumsi siswa.
Di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad membentuk Pokja MBG, menyediakan lahan untuk dapur SPPG, serta melibatkan TNI, PKK, dan koperasi agar anak-anak di pulau-pulau kecil tetap mendapat makanan bergizi.
