Dapat Keringanan Pajak, Simak Lagi Aturan Insentif Kendaraan Hybrid

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan telah merilis regulasi yang mengatur insentif kendaraan hybrid melalui sebuah aturan yang diundangkan pada 4 Februari 2025, dan aturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Aturan tersebut ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut adalah pemberian insentif untuk mobil hybrid atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Kendaraan jenis LCEV mendapat insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

Adapun LCEV yang akan mendapatkan insentif antara lain full hybrid, mild hybrid, dan/atau plug-in hybrid.

Full Hybrid Electric Vehicle yang selanjutnya disebut adalah L yang memiliki fungsi mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak ( idling stop ), pengereman regeneratif ( regenerative braking ), alat bantu gerak berupa motor listrik ( electric motor assist ) dan mampu digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik ( EV running mode ) untuk waktu atau kecepatan tertentu.

Mild Hybrid Electric Vehicle memiliki fungsi mematikan mesin secara otomatis saat berhenti sejenak ( idling stop ), pengereman regeneratif ( regenerative braking ) dan alat bantu gerak berupa motor listrik ( electric motor assist ).

Plug in Hybrid Electric Vehicle paling sedikit terdiri dari 1 (satu) motor listrik atau motor generator dan paling sedikit 1 (satu) motor bakar sebagai penerus daya dan dilengkapi dengan sistem pengisian daya dari luar atau eksternal.

Ketentuan Insentif Berlaku

Dalam aturan tersebut, mobil hybrid harus memenuhi persyaratan seperti diatur dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adapun Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) atas penyerahan LCEV tertentu yang memenuhi ketentuan tersebut sebesar 3% dari harga jual. Pajak PPnBM DTP untuk mobil hybrid diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025.

"Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam P ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis aturan tersebut dikutip Kamis (13/3/2025).

(dce)

Next Article Siap-Siap Harga Mobil Bakal Diskon Besar-besaran Lagi, Ada Kabar Baik