Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence - AI
Harianjogja.com KLATEN—Jumlah Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Klaten terus bertambah. Pada awal 2026, sebanyak 51 dapur MBG telah beroperasi dan melayani sekitar 114.000 penerima manfaat dari kalangan pelajar.
Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto menyebut jumlah penerima manfaat dari kelompok pelajar telah mencapai separuh dari target keseluruhan. Pemkab Klaten menargetkan penambahan dapur MBG seiring perluasan cakupan penerima manfaat ke kelompok lainnya.
Selain berdampak pada pemenuhan gizi, program MBG juga memberikan efek ekonomi yang signifikan. Perputaran uang dari sisi bahan baku program MBG di Klaten diperkirakan mencapai Rp28,5 miliar per bulan, sehingga Pemkab mendorong pemanfaatan produk lokal dari UMKM dan BUMDes.
Jumlah SPPG yang beroperasi bakal terus bertambah. Selain membantu dari sisi pemenuhan gizi, Benny menjelaskan secara ekonomi program itu juga dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Klaten. Pemkab terus mendorong agar dapur MBG bisa memanfaatkan bahan baku dari dalam daerah.
Pasalnya, perputaran uang dari program MBG di Klaten cukup besar. Saat ini, per bulan perputaran uang untuk program MBG di Klaten terutama dari sisi bahan baku bisa mencapai Rp28,5 miliar.
Nilai itu diasumsikan dari jumlah penerima manfaat dikalikan dengan nilai rata-rata program MBG untuk setiap siswa Rp10.000 dan dikalikan 25 hari kerja setiap bulan. Benny berharap program MBG benar-benar bisa dirasakan langsung masyarakat Klaten baik bagi para penerima manfaat maupun dari sisi pelaku ekonomi di Klaten termasuk UMKM.
“Tentu kami mendorong agar perputaran bahan baku itu bisa dari masyarakat di Kabupaten Klaten. Jadi dari UMKM, Bumdes, dan pelaku-pelaku yang ada di desa itu merasakan langsung dampak secara ekonomi,” kata Benny saat dihubungi Espos, Jumat (9/1/2026) malam.
Dia juga menekankan agar dapur-dapur MBG di Kabupaten Klaten tetap menjaga kualitas dari menu makanan yag disajikan. “Tentu kami juga mendorong dari teman-teman SPPG selalu berkoordinasi dengan teman-teman Korwil maupun pemerintah daerah. Harapannya bisa saling mengontrol,” kata Benny yang juga penasihat Satgas MBG Klaten.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Anggit Budiarto, menjelaskan saat ini ada 81 dapur SPPG yang sudah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pengajuan itu berasal dari dapur SPPG yang sudah beroperasi maupun belum.
“Dari jumlah itu, SLHS untuk 68 SPPG sudah terbit. Ada sembilan yang masih menunggu perbaikan. Kemudian dua menunggu visitasi dan dua lagi berkas belum komplet,” kata Anggit.
Pemkab Klaten berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi pelajar, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
