1 hour ago
3
Pekerja memasukkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG).
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 715 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal itu terungkap ketika Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin memimpin rapat koordinasi pelaksanaan dan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (12/6/2026).
Yasin mengungkapkan, saat ini jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 4.635 unit. Namun yang sudah beroperasi baru 4.060 SPPG. Dia mengatakan, sesuai instruksi Presiden, setiap SPPG yang telah berdiri harus memenuhi persyaratan dan tersertifikasi secara ketat.
Hal itu sebagai bagian dari jaminan keamanan pangan dari menu MBG yang diolah dan disajikan. Yasin menerangkan, salah satu persyaratan dan sertifikasi yang harus dipenuhi SPPG adalah SLHS. Dalam konteks tersebut, dia menyoroti masih adanya SPPG yang belum memiliki SLHS.
"Sertifikasi keamanan pangan SPPG di Jawa Tengah ini, yang mendapatkan SLHS baru 3.345 dari 4.060. Artinya masih ada beberapa yang memang SLHS-nya belum ada," ungkap Yasin.
Selain itu, Yasin menyebut, sertifikat koki SPPG di Jateng juga masih rendah. "Ini masih di angka 1.310 yang tersebar di Jawa Tengah. Berarti angkanya masih belum ada 50 persen, di angka 30 persen yang memenuhi sertifikat chef," ujarnya.
