Foto ilustrasi e/voting. / Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO— Jumlah pemilih di Kabupaten Kulonprogo bertambah 457 orang pada triwulan pertama 2026 setelah proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) rampung dilakukan.
Penambahan ini terungkap dalam rapat pleno terbuka yang digelar KPU Kulonprogo sebagai bagian dari pembaruan data secara periodik untuk menjaga akurasi daftar pemilih.
Ketua KPU Kulonprogo, Budi Priyana, menyebut kenaikan jumlah pemilih merupakan hasil dari sinkronisasi data lintas instansi.
"Pada Triwulan I Tahun 2026 ini terjadi penambahan sebanyak 457 pemilih dibandingkan hasil rekapitulasi pada Triwulan IV Tahun 2025. Adapun rincian perubahan data pemilih terdiri atas pemilih baru sebanyak 3.255 dan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 2.798," katanya, Selasa (7/4/2026).
Secara keseluruhan, jumlah pemilih di Kulonprogo kini mencapai 349.749 orang, terdiri dari 170.384 laki-laki dan 179.365 perempuan yang tersebar di 12 kapanewon dan 88 kalurahan.
Proses pemutakhiran ini melibatkan berbagai instansi, seperti Disdukcapil, kepolisian, hingga lembaga pendidikan, guna memastikan data yang digunakan benar-benar mutakhir.
Budi menjelaskan kontribusi data dari sejumlah instansi turut memengaruhi perubahan jumlah pemilih.
"Balai Dikmen Kulonprogo menyampaikan data sebanyak 16.082, dengan 737 data telah ditindaklanjuti sebagai pemilih baru, sementara sebagian lainnya telah diproses pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya," ucapnya.
Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kulonprogo menyerahkan 172 data dari sejumlah madrasah yang akan dibahas lebih lanjut pada rapat koordinasi berikutnya.
Dari unsur aparat, Polres Kulonprogo menyerahkan dua data yang seluruhnya telah ditetapkan sebagai pemilih baru. Sementara Kodim 0731 Kulonprogo menyampaikan 69 data, terdiri dari tujuh purnawirawan yang sudah terdaftar dan 62 anggota aktif yang tidak masuk daftar pemilih.
Bawaslu Kulonprogo juga menyampaikan 55 data, dengan dua di antaranya telah ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran.
Menurut Budi, penambahan jumlah pemilih merupakan hal yang wajar seiring dinamika kependudukan dan pembaruan data administrasi.
Ia berharap hasil pemutakhiran triwulan pertama ini mampu meningkatkan kualitas data pemilih sebagai dasar pelaksanaan tahapan pemilu mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
