8 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tak akan menembus batas amannya sesuai Undang-Undang Keuangan Negara di level 3% terhadap PDB.
Meskipun, pada masa-masa awal pemerintahannya, sempat ada sentimen negatif terkait itu di pikiran para investor maupun pelaku pasar keuangan. Mempertimbangkan besarnya biaya program-program prioritas Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kekhawatiran dari pasar adalah tentang defisit anggaran, karena begitu banyak program pemerintah, membuat pertanyaan apakah pemerintah akan menekan defisit anggaran melampaui 3%, saya akan bilang tidak, saya rasa tidak," kata Anggota DEN Chatib Basri dalam acara DBS Asian Insights Conference, dikutip Kamis (22/5/2025).
Chatib berpendapat, defisit APBN tidak akan terus membengkak hingga melampaui batas aman yang diatur UU Keuangan Negara, karena salah satu indikator makro ekonomi yang tertuang dalam APBN, yakni harga minyak mentah dunia terus melemah.
Harga minyak mentah dunia menurut Chatib saat ini terus melemah di kisaran US$ 50-60 per barel, sedangkan dalam asumsi makro APBN di kisaran US$ 82 per barel. Dengan begitu, berpotensi membuat beban APBN berkurang, seperti untuk pembayaran subsidi energi dan lainnya.
"Jadi saya yakin defisit anggaran akan tetap di sekitar 2,4% terutama karena harga minyak tetap sekitar 50 hingga 60 dolar AS. Jadi saya rasa investor tidak perlu khawatir tentang itu," tegas menteri keuangan periode 2013-2014 itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga telah mengumumkan realisasi APBN pada April 2025 berbalik surplus dengan nilai Rp 4,3 triliun atau 0,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setelah mengalami defisit sejak Januari hingga Maret 2025.
"Realisasi APBN hingga April 2025 menunjukkan kinerja yang positif, dengan surplus anggaran Rp4,3 triliun atau 0,02% PDB, keseimbangan primer positif Rp173,9 triliun, dan posisi kas surplus Rp 283,6 triliun," ujar Sri Mulyani dalam pidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (20/5/2025).
Surplus itu terjadi karena pendapatan negara telah mencapai Rp 810,5 triliun atau 27% dari target APBN, dan belanja negara baru terealisasi sebesar Rp 806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN.
"Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN juga tetap optimal sebagai shock absorber yang menjaga stabilitas ekonomi," ujarnya.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Luhut Temui Menlu China, Bahas Kereta Cepat - Tanggul Laut
Next Article Setoran Negara Seret, Luhut Cs Turun Tangan Bantu Ditjen Pajak
