1 hour ago
8
ilustrasi:sukuk. Pengamat Ekonomi Syariah PEBS UI, Ronald Rulindo mengatakan Patriot Sukuk dinilai lebih adil untuk semua dibandingkan Patriot Bond.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Patriot Bond ramai diperbincangkan sebagai wujud patriotisme baru para konglomerat Indonesia. Namun, sejak diumumkan, kritik justru lebih banyak muncul. Instrumen ini dianggap sebagai cara halus negara “memalak” kelompok kaya karena imbal hasil yang ditawarkan hanya sekitar 2 persen per tahun, jauh di bawah pasar.
Sebagai perbandingan, obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN) tenor lima tahun per September 2025 berada di kisaran 6–7 persen. Sementara itu, bunga deposito rupiah di bank besar mencapai 4–5 persen per tahun. Dosen Program Studi Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Ronald Rulindo, PhD, menilai meski terlihat merugikan, para konglomerat sebenarnya bisa mendapat keuntungan ganda. Jika dana Patriot Bond dialokasikan pada proyek strategis yang dikelola perusahaan mereka, investor tetap menerima return dari negara dan memperoleh laba tambahan dari proyek yang dikendalikan sendiri.
Namun Ronald menekankan, mekanisme Patriot Sukuk dinilai lebih adil dan transparan. Sukuk bukan sekadar surat utang dengan bunga tetap, tetapi mewakili kepemilikan atas aset atau proyek. Investor menjadi mitra yang berbagi risiko dan hasil, sehingga keuntungan yang diterima bukan berupa bunga, melainkan bagian dari laba proyek nyata.
Dalam praktiknya, sukuk dapat menggunakan akad mudharabah maupun musyarakah. Sukuk mudharabah menempatkan investor sebagai pemilik dana, sementara negara atau pengelola proyek bertindak sebagai pelaksana. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Adapun sukuk musyarakah lebih menekankan kemitraan: negara dan investor sama-sama menanam modal, lalu keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional sesuai kontribusi.
“Jika niat menghadirkan Patriot Bond benar-benar ingin menumbuhkan patriotisme finansial, maka Patriot Sukuk jauh lebih sesuai,” kata Ronald kepada Republika, Rabu (24/9/2025).
Instrumen ini memungkinkan dana besar dari konglomerat diarahkan ke proyek yang memberi manfaat langsung bagi rakyat, seperti energi terbarukan, konservasi lingkungan, pendidikan, atau ketahanan pangan. Investor memperoleh keuntungan wajar, negara mendapat dana segar, dan masyarakat merasakan dampak nyata tanpa kesan pemalakan.
