1 hour ago
4
Oleh: Imam Zulfian, Analis Yunior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana alam selalu menyisakan luka mendalam: akses jembatan terputus, aktivitas sosial-ekonomi terhenti, infrastruktur terdampak, hingga dampak lain yang membuat kehidupan berhenti sejenak.
Di Aceh, banjir besar dan longsor pada November 2025 adalah ujian bagi daya tahan kita. Saat air merendam pemukiman di 16 kabupaten/kota, muncul satu pertanyaan kritis yang sering luput: bagaimana kita menjaga agar "napas" ekonomi tetap tersambung ketika akses fisik lumpuh total?
Memori kita mungkin kembali terlempar pada tragedi Tsunami 2004. Kala itu, semua jalur komunikasi, logistik dan perbankan mati total, memaksa kita bertahan dalam ketidakpastian berlarut-larut. Namun, Aceh hari ini seharusnya sudah jauh lebih tangguh. Jika dulu sangat bergantung pada transaksi tunai, kini hadir berbagai opsi pembayaran non-tunai sebagai napas buatan menyelamatkan hajat para penyintas. Harapannya, inovasi ini dapat menjembatani pemulihan agar lebih cepat dengan berbagai kanal dan infrastruktur sistem pembayaran.
Realitanya, saat jembatan penghubung Aceh Utara atau jembatan darurat di Aceh Timur putus, ratusan titik di pedalaman memang terisolasi secara fisik, tapi mereka tidak boleh terisolasi secara finansial. Di sinilah peran krusial pembayaran digital muncul menyelamatkan napas perekonomian di Aceh.
Ia memberikan kedaulatan bagi warga untuk menentukan sendiri kebutuhan mendesak mereka, entah itu obat spesifik atau kebutuhan bayi, tanpa harus mengantre panjang atau berebut di posko bantuan. Bank Indonesia, melalui penguatan ekosistem digital, secara tidak langsung telah menyiapkan "tabung oksigen" finansial agar warga tidak kehilangan daya beli saat ATM terendam lumpur.
Di pasar-pasar tradisional yang mulai pulih, aktivitas jual beli telah terfasilitasi dengan kanal nontunai seperti QRIS dan Transfer yang dapat menyambung hidup pedagang kecil. Pasca-bencana November lalu, banyak pelaku UMKM kehilangan modal uang tunai karena basah, rusak atau hilang.
Dengan transaksi digital, mereka langsung dapat berniaga tanpa khawatir memikirkan uang kembalian yang basah, atau risiko keamanan menyimpan uang tunai di tenda darurat. Ini menjadi contoh kecil bahwa bagaimanapun juga, pemulihan dimulai dari kemampuan rakyat kecil untuk kembali bertransaksi secara mandiri.
Semangat gotong royong rakyat Aceh pun kini menemukan bentuk barunya. Melalui kanal zakat, infaq, dan sadaqah (Ziswaf) berbasis digital, kepedulian dari luar daerah bisa mengalir instan tanpa sekat geografis. Digitalisasi memperpendek jarak antara niat baik donatur dengan perut yang lapar di lokasi bencana. Transparansi jejak digital juga menjawab kegelisahan klasik soal akuntabilitas; memastikan setiap rupiah benar-benar sampai ke titik krisis yang paling membutuhkan.
Namun, menjaga napas ekonomi ini bukan tanpa tantangan besar. Ketergantungan pada teknologi menuntut infrastruktur telekomunikasi yang "tahan banting" apalagi ”tahan banjir”. Bencana kemarin memberi hikmah bahwa padamnya listrik dan tumbangnya menara telekomunikasi di wilayah terpencil adalah salah satu titik sumbat yang mematikan. Tanpa internet yang stabil, kecanggihan sistem pembayaran akan kehilangan maknanya. Kita perlu memastikan layanan keuangan tetap "bernapas" melalui teknologi cadangan seperti internet satelit yang fleksibel di titik pengungsian.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
