4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohamad Hekal mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden pertama di Indonesia yang mampu mempertahankan harga BBM di dalam negeri saat melonjak tingginya harga minyak mentah dunia.
"Jadi, kita apresiasilah kalau sebelum-sebelumnya mungkin pemimpin-pemimpin lain memilih untuk segera menaikkan BBM. Ya, dalam sejarahnya Indonesia kan ini bukan pertama kali ada gejolak harga terus dinaikin. Nah, ini malah justru pertama kali pada saat gejolak pemerintah berani mengambil sikap untuk melindungi rakyatnya," kata Hekal, Jumat (10/4/2026).
Hekal mengaku heran masih ada pihak yang menganggap langkah Prabowo itu keliru karena dianggap membahayakan pasokan BBM di dalam negeri. Padahal ia sebut, saat seorang kepala negara memutuskan untuk menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia naik, juga akan mendapatkan cemoohan serupa dengan sebutan tak mampu melindungi perekonomian rakyat.
Oleh sebab itu, ia menekankan, langkah Prabowo itu harus diapresiasi karena memang pasokan energi dalam negeri mencukupi untuk menahan harga tetap sesuai keterjangkauan masyarakat, seperti BBM jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah.
"Indonesia memang punya kekuatan untuk melakukan itu. Kita ini kan memang butuh minyak impor, tapi kan kita punya potensi sumber daya alam macem-macem. Jadi, itu ada balancing-nya yang bisa kita support. Dan tentunya ada langkah-langkah pengendalian APBN yang bisa kita lakukan," kata Hekal.
Sebagai informasi, pemerintah telah menghitung risiko kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Jika rata-rata setahun harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel, maka pemerintah harus menambah subsidi Rp100 triliun. Dengan mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari kenaikan harga komoditas pertambangan dan perkebunan, defisit APBN masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB.
Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5% (year on year/yoy). Perpajakan memberikan sumbangan Rp462,7 triliun (14,3%) dengan andil terbesar dari pajak sebesar Rp394,8 triliun (20,7%). Sementara bea cukai Rp67,9 triliun (-12,6%). PNBP terkumpul Rp112,1 triliun (-3%) dan hibah Rp100 miliar (2,8%).
Belanja negara sudah terealisasi Rp815 triliun (31,4%). Pemerintah pusat mencairkan Rp610,3 triliun (47,7%) dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun (-1,1%). Maka defisit tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah mengungkapkan alasan dibalik keputusannya untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite, tatkala harga minyak mentah dunia tengah melambung tinggi.
Ia bilang, alasan utama karena pasokan harga minyak Indonesia sedikit yang berasal dari daerah konflik di Timur Tengah, yang membuat harga melambung tinggi, yakni Selat Hormuz, karena terdampak perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
"Karena sumber-sumber migas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita memiliki kekuatan dalam negeri yang kuat," kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Oleh sebab itu, ia mengaku percaya diri tak perlu mengambil kebijakan kenaikan harga BBM saat disodorkan data-data oleh jajaran menteri ekonominya. Apalagi, BBM bersubsidi kata dia dibutuhkan untuk mobilitas 80% rakyat Indonesia.
"Saya terima kasih tim saya menteri-menteri ekonomi saya handal, mereka laporkan pak tenang untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan, untuk rakyat kecil dan rakyat miskin kita pertahankan, 80% rakyat kita," tegas Kepala Negara.
Adapun untuk kelompok 20% masyarakat lainnya, yang ia sebut termasuk ke dalam golongan kaya, sudah sepatutnya menggunakan BBM jenis non subsidi yang harganya akan mengikuti harga pasaran dunia.
"Saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin mahal ya dia harus bayar harga pasar, lu udah kaya minta subsidi lagi. Yang kita bela ya rakyat miskin," ungkap Prabowo.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
