Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan sebagian dari hasil pengembalian uang korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan langkah tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi (persoalan) kehidupan masyarakat," kata Abdul Fikri itu saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan yang ada di Tanah Air. Lebih lanjut Fikri menilai bahwa membutuhkan tambahan dana karena jumlah pendaftar beasiswa itu terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
“Dari 2023 itu 33.394, 2024 jadi 52.842, dan lebih dari 78 ribu pendaftar, jadi naiknya berapa itu, ini kan luar biasa,” ucapnya.
Ia menyampaikan dana abadi LPDP hingga tahun 2025 telah mencapai Rp154,11 triliun, namun masih mengalami defisit Rp637 miliar karena jumlah pendaftar yang terus melonjak. Dengan demikian tambahan dana dari pemerintah itu dapat mengatasi persoalan keterbatasan dana yang ada saat ini.
Berikutnya Fikri menilai kebijakan tersebut akan membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi akademik tinggi, agar mampu mengakses pendidikan tinggi berkualitas.
“Banyak anak Indonesia berkualitas tinggi, IQ-nya tinggi, bahkan katanya, kata Pak Prabowo, lebih dari 120. Ini harus ditampung, banyak diantaranya dari kalangan miskin,” ucapnya.
Sejauh ini, menurut Fikri, arah kebijakan Presiden Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Menurut dia, pembangunan SDM harus menjadi prioritas dalam arah kebijakan nasional, seiring dengan upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan daya saing bangsa.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13 triliun untuk memperkuat dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP.
"Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya," kata Prabowo dalam pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo mengatakan pemerintah berencana menambah alokasi dana LPDP yang bersumber dari hasil efisiensi anggaran serta uang yang berhasil dikembalikan negara melalui penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Uang hasil pengembalian kasus korupsi CPO yang diserahkan kepada pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan disebut akan menjadi salah satu sumber yang dapat mendukung penguatan LPDP ke depan.
"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," ucap Presiden Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
