Dr. Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom., M.M, - Istimewa
YOGYAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat kerja di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Senin (20/4/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penajaman arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan.
Rapat dihadiri jajaran Sekretariat Daerah DIY, Paniradya Pati Kaistimewan, serta kepala dinas mitra kerja Komisi C DPRD DIY. Sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari persoalan sampah hingga penguatan sistem transportasi.
Dalam rapat tersebut, anggota Pansus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dr. Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom., M.M, menekankan pentingnya sinkronisasi antara evaluasi LKPJ dengan kebijakan jangka panjang daerah, khususnya sektor lingkungan dan transportasi yang telah diatur dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Transportasi DIY 2025–2045.
Sorotan utama diarahkan pada persoalan sampah yang dinilai kian mendesak pasca terbatasnya operasional TPST Piyungan. Ia mendesak agar pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) segera direalisasikan.
“Persoalan sampah ini sudah darurat. PSEL harus segera diwujudkan. Kita tidak bisa terus mengandalkan solusi sementara yang hanya memindahkan masalah,” tegas Dr. Raden Stevanus.
“Saya sangat berharap DIY menjadi salah satu daerah yang termasuk dalam batch pertama pembangunan PSEL. Kerja sama lintas sektor perlu ditingkatkan untuk memastikan hal tersebut,” ungkap Dr. Raden Stevanus.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan proyek tersebut. Menurutnya, dukungan pusat harus direspons cepat agar solusi penanganan sampah di DIY benar-benar terwujud.
Selain isu lingkungan, sektor transportasi menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa evaluasi LKPJ harus sejalan dengan arah kebijakan Rencana Induk Transportasi (RIT) DIY yang menempatkan transportasi publik terintegrasi sebagai tulang punggung mobilitas.
“Optimalisasi konektivitas Kereta Bandara yang menghubungkan YIA, Stasiun Tugu, hingga Stasiun Maguwo sebagai bagian dari sistem transportasi multimoda yang efisien dan berkelanjutan menjadi salah satu kebutuhan pelayanan transportasi di DIY,” ungkap Dr. Raden Stevanus.
“RIT sudah jelas menempatkan transportasi publik sebagai backbone. Maka LKPJ harus menunjukkan sejauh mana integrasi itu berjalan, terutama pada konektivitas antar simpul strategis,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap pengembangan transportasi berbasis rel, termasuk reaktivasi jalur kereta api sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan pandangan GKR Mangkubumi beberapa waktu lalu ketika kunjungan Dubes Inggris terkait dengan Pengembangan transportasi di Yogyakarta yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan penataan kawasan, termasuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan karakter wilayah.
“Kalau kita ingin sistem transportasi yang berkelanjutan, maka penguatan transportasi berbasis rel tidak bisa ditawar. Ini lebih efisien, rendah emisi, dan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas.” Ungkap Dr. Raden Stevanus.
“Ke depan, kita harus berani menggeser paradigma dari kendaraan pribadi ke transportasi massal berbasis rel. Ini lebih efisien, ramah lingkungan, dan akan sangat membantu mengurai kemacetan di DIY.” Ujar Dr. Raden Stevanus.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti potensi kawasan timur DIY yang dinilai belum tergarap optimal. Kawasan Prambanan, Kalasan hingga Maguwoharjo disebut memiliki posisi strategis karena menjadi titik temu berbagai simpul infrastruktur utama, seperti Bandara Adisutjipto, Stasiun Maguwo, dan akses Tol Purwomartani.
“Wilayah timur ini adalah segitiga emas baru. Infrastruktur sudah tersedia, tinggal bagaimana pemerintah mengintegrasikan pengembangannya agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di tengah kota,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan wilayah harus berbasis kawasan dan terintegrasi, sejalan dengan konsep pembangunan transportasi modern berbasis transit.
“RIT sudah menjadi komitmen bersama. Implementasinya harus sejalan. Jangan sampai perencanaan sudah baik, tetapi pelaksanaannya tidak sinkron,” tegasnya.
Rapat Pansus LKPJ ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dan implementatif.
DPRD DIY mendorong agar setiap kebijakan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Yogyakarta yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
