Efek Anggaran Dipotong Prabowo Rp 198 M, Ini Dampaknya ke Bapanas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sejumlah Kementerian/Lembaga telah melaksanakan proses pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025. Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 itu telah dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto sejak 22 Januari 2025.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi salah satu lembaga pemerintah yang telah melaksanakan instruksi presiden tersebut. Berdasarkan penuturan Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, anggaran Bapanas dipotong hampir 60% dari pagu sebelumnya, yang semula Rp 329,9 miliar kemudian dipotong sekitar Rp 198,4 miliar.

"Iya, kena (pemangkasan anggaran) semua. Kita kena pemangkasan hampir 60% dari pagu sebelumnya (anggaran yang semula Rp 329,9 miliar dipotong sekitar Rp 198,4 miliar)," ujar Ketut saat ditemui di Hotel Manhattan Jakarta, Senin (3/2/2025).

Meskipun anggaran Bapanas mengalami pemangkasan yang cukup besar, Ketut meyakinkan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas penting yang menyentuh masyarakat.

"Saya kira kan teknisnya nggak banyak. Artinya, kita prioritaskan mana yang harus prioritas, kemudian yang bisa kita nomor duakan, kita nomor duakan," ujarnya.

Katanya, Bapanas akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan memanfaatkan rapat secara daring (online) sebagai pengganti rapat luring (offline) yang lebih memerlukan biaya tinggi. Koordinasi secara daring akan diperkuat, dengan adanya pemangkasan anggaran, agar kinerja Bapanas tetap berjalan maksimal.

"Kita optimalkan yang tadinya rapat offline, ya kita manfaatkan online sekarang. Kita perkuat dengan koordinasi online, saya kira masih ini lah," terang dia.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait lini apa saja yang terdampak pemangkasan anggaran sebesar 60% tersebut, Ketut menyebut hampir seluruh lini di Bapanas terdampak, termasuk gaji karyawan. Kendati demikian, dia menegaskan, meskipun anggaran dipotong, beberapa program prioritas tetap akan dipertahankan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

"Hampir semua lini ya (kepangkas), karena kan kita punya 100% termasuk gaji dan lain sebagainya, begitu kena 60% kan hampir semua lini kena. Tapi kita akan pertahankan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Pertama, gerakan pangan murah, kemudian fasilitas distribusi harus ada, kemudian pengambilan data enumerator terkait dengan harga, itu kan benar-benar kena ke masyarakat. Itu harus kita pertahankan," pungkasnya.

(wur)

Next Article Warga RI Doyan Buang Makanan, Badan Pangan Minta Presiden Turun Tangan