Dedi Mulyadi saat mengunjungi para peternak susu Pangalengan yang terdampak PMK pada 2022.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun guna menjaga kelangsungan proyek infrastruktur strategis di tengah penurunan kapasitas fiskal provinsi yang mencapai hampir Rp3 triliun. ULangkah tersebut ditempuh agar sejumlah proyek prioritas, seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah, tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD 2026.
“Terus terang saja, untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya tahun ini mengajukan pinjaman Rp2 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).
Dedi menegaskan pinjaman tersebut dirancang dengan skema terukur dan tidak akan membebani pemerintahan berikutnya. Ia memastikan cicilan ditargetkan selesai pada 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya.
“Cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih,” ujarnya.
Dana tersebut akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Skema sindikasi dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah sekaligus memastikan pembiayaan proyek tetap terkendali.
sumber : ANTARA

1 week ago
14
















































