2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan mahasiswa yang hendak melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), mendapatkan pengadangan oleh aparat. Alhasil, para mahasiswa dari berbagai kampus itu mau tidak mau melakukan orasi di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Anandaku Dimas Rumi, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait jalannya aksi pada Jumat lalu. Evaluasi itu dilakukan untuk merancang aksi selanjutnya yang bakal dilakukan mahasiswa.
"Akan segera kami konsolidasikan. Kami akan menilai lagi dan mengevaluasi aksi kemarin, harapannya kami bisa segera turun aksi lagi," kata Rumi saat dikonfirmasi Republika soal rencana aksi selanjutnya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Terdapat lima tuntutan dalam aksi yang diinisiasi oleh BEM UI tersebut. Tuntutan aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" itu adalah meminta pemerintah menyetop pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo berhenti mengelak serta mengakui kesalahannya.
Massa mahasiswa awalnya bergerak menggunakan bus ke Bundaran HI. Namun, msreka diadang oleh aparat di kawasan Semanggi. Aparat mengarahkan mahasiswa untuk melakukan aksi di depan Gedung DPR RI.
Upaya pengadangan itu tidak lantas membuat mahasiswa menyerah. Massa aksi akhirnya melakukan long march dari kawasan Semanggi ke Bundaran HI. Lagi-lagi, aparat kembali mengadang mahasiswa di tengah jalan, sehingga mahasiswa tak bisa melanjutkan perjalanan. Pengadangan itu tak hanya dilakukan oleh polisi, melainkan juga TNI.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengaku sengaja melakukan aksi yang berpusat di kawasan Bundaran HI. Hal itu dilakukan karena mahasiswa menyampaikan aspirasi di hadapan masyarakat, alih-alih pemerintah atau DPR.
"Kenapa kita mahasiswa ingin demo di Bundaran HI? Karena kita, yang suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat, ingin menunjukkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja, dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia," kata dia di kawasan Bundaran HI, Jumat siang.
Menurut dia, aksi itu akan sia-sia apabila dilakukan di hadapan pemerintah atau DPR. Mengingat, pemerintah adalah pihak yang membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sementara DPR dianggap hanya sebagai petugas administratif dari eksekutif.
Di lokasi yang sama, Rumi menambahkan, aksi hendak dilakukan di Bundaran HI karena tujuan mereka adalah menyampaikan keluh kesah kepada rakyat, bukan pemerintah maupun DPR. Menurut dia, rakyat berhak tahu dan ikut dalam aksi tersebut.
"Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengin sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi dan bagaimana terbaik untuk bangsa ini," kata Rumi.
