17 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Donald Trump resmi membubarkan tim pegawai negeri sipil yang berperan dalam pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) serta perbaikan berbagai situs web pemerintah. Juru bicara General Service Administration (GSA) mengonfirmasi pembubaran tim tersebut pada Sabtu (2/3/2025).
Melansir Reuters, Direktur Teknologi Transformasi GSA Thomas Shedd memberi tahu anggota tim digital 18F bahwa pekerjaan mereka dihentikan karena dianggap "tidak kritis." Sekitar 90 pegawai tim tersebut langsung kehilangan akses ke perangkat kerja mereka setelah keputusan itu diumumkan.
GSA menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya adalah "Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden," yang ditandatangani pada 11 Februari.
Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Pemerintahan di bawah administrasi Trump, sebelumnya menanggapi sebuah unggahan di platform X yang menyebut 18F sebagai "kantor komputer yang jauh milik pemerintah." Musk membalas unggahan tersebut dengan mengatakan bahwa kelompok itu telah "dihapus."
Tim 18F pertama kali dibentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah naungan GSA. Tim ini bertugas meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, serta memperbaiki layanan bagi masyarakat.
Selain itu, 18F juga membantu meningkatkan akses data dan mendukung inisiatif transparansi informasi publik. Hingga saat ini, layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan oleh tim tersebut masih dapat diakses.
Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim di bawah kepemimpinan Musk tertarik menggunakan data pajak pribadi untuk meninjau potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dilaporkan meminta IRS mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi.
Menurut laporan The New York Times dan The Washington Post pada Jumat (1/3/2025), IRS sejauh ini menolak permintaan DHS terkait akses data tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait keputusan tersebut.
(hsy/hsy)
Saksikan video di bawah ini:
