Foto ilustrasi chat menggunakan artificial inteligence atau AI. / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Lima perusahaan raksasa teknologi dunia, termasuk Google dan Nvidia, resmi menjalin kerja sama strategis dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon). Kesepakatan yang diraih pada Kamis (1/5/2026) tersebut bertujuan untuk mentransformasi militer AS menjadi kekuatan tempur yang berbasis pada Kecerdasan Buatan (AI).
Namun, kolaborasi ini tidak berjalan mulus di ranah internal. Gelombang protes muncul dari ratusan karyawan Google yang mendesak pimpinan mereka untuk tidak melibatkan teknologi AI dalam tugas-tugas rahasia militer yang berisiko "tidak manusiawi".
Membangun Militer Berpusat pada AI
Departemen Perang AS secara total menandatangani perjanjian dengan delapan perusahaan besar, yakni Google, Nvidia, SpaceX, OpenAI, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Oracle, dan Reflection. Kerja sama ini menargetkan penerapan teknologi AI ke dalam jaringan rahasia militer guna mendukung operasional peperangan yang sah.
"Perjanjian-perjanjian ini memajukan transformasi untuk membangun militer AS menjadi kekuatan tempur yang berpusat pada AI, sekaligus meningkatkan kemampuan prajurit untuk mempertahankan pengambilan keputusan yang unggul di semua domain peperangan," demikian bunyi pernyataan resmi Departemen Perang AS dikutip Minggu (3/5/2026).
Protes Karyawan dan Kotak Pandora Etika
Namun, di balik ambisi tersebut, gelombang penolakan muncul dari internal perusahaan teknologi. Reuters melaporkan, ratusan karyawan Google menyuarakan protes dan mendesak CEO Sundar Pichai agar tidak melibatkan teknologi AI dalam proyek militer rahasia.
Karyawan menilai penggunaan AI dalam konteks militer berpotensi membuka jalan bagi senjata otonom dan pengawasan massal yang dinilai tidak manusiawi. Kekhawatiran semakin besar karena sifat proyek yang tertutup membuat penggunaan teknologi sulit diawasi.
Ketegangan juga muncul dalam hubungan Pentagon dengan perusahaan AI Anthropic. Perusahaan tersebut menolak memberikan akses penuh terhadap teknologinya karena alasan keamanan dan perlindungan sistem.
Penolakan ini berujung pada langkah pemerintah Amerika Serikat yang meminta lembaga federal menghentikan penggunaan produk Anthropic. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan tajam terkait standar keamanan dan kontrol teknologi.
Kepala Teknologi Pentagon, Emil Michael, menyatakan bahwa perbedaan tersebut masih bisa dinegosiasikan. Ia menilai setiap perusahaan memiliki sudut pandang masing-masing terkait perlindungan teknologi dan kepentingan nasional.
Di tengah perkembangan ini, publik global mulai menyoroti dampak jangka panjang dari penggunaan AI di sektor militer. Selain meningkatkan efisiensi dan keselamatan prajurit, teknologi ini juga membuka perdebatan besar terkait batas etika dalam peperangan modern. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah kolaborasi ini mampu berjalan seimbang atau justru memicu konflik baru antara inovasi teknologi dan nilai kemanusiaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
