Harianjogja.com, JOGJA— Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menilai kenaikan peringkat indeks kesehatan laut atau Ocean Health Index (OHI) Indonesia pada 2025 belum mencerminkan perbaikan nyata bagi kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir.
Pada 2025, peringkat OHI Indonesia tercatat naik dari posisi 189 menjadi 168 dari 220 negara. Namun, skor nasional sebesar 66 masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 72. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa perbaikan peringkat belum sejalan dengan kualitas pengelolaan kelautan dan perikanan secara menyeluruh.
Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna, menyebut empat indikator strategis OHI justru mengalami penurunan, yakni penyediaan makanan, peluang penangkapan ikan tradisional, perlindungan pesisir, serta mata pencaharian dan ekonomi. Indikator-indikator tersebut dinilai paling berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup nelayan kecil.
"Kondisi ini sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan masih belum berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan kecil," kata Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Dari sepuluh indikator penyusun OHI, Hendra mencatat empat indikator strategis justru mengalami penurunan kinerja, yakni penyediaan makanan, peluang penangkapan ikan tradisional, perlindungan pesisir serta mata pencaharian dan ekonomi.
"Kami melihat bahwa indikator-indikator yang paling dekat dengan kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir justru mengalami penurunan," ujarnya.
Indikator penyediaan makanan mencatat skor terendah sebesar 24. Penurunan ini dinilai menunjukkan belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya di berbagai wilayah.
KPPMPI juga menyoroti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan praktik budi daya yang berdampak pada kualitas ekosistem.
Selanjutnya, skor peluang penangkapan ikan tradisional turun dari 93 menjadi 72 yang menandakan semakin sempitnya akses wilayah tangkap bagi nelayan kecil.
"Penurunan ini menunjukkan bahwa hak-hak tenurial nelayan kecil dan tradisional berada dalam ancaman serius," katanya.
Selain itu, indikator perlindungan pesisir mengalami penurunan menjadi 79 serta indikator mata pencaharian dan ekonomi turun menjadi 64.
KPPMPI menilai dua penurunan terakhir mencerminkan melemahnya ekosistem pesisir dan belum maksimalnya hilirisasi sektor perikanan sebagai sumber kerja.
"Ini menunjukkan bahwa sektor perikanan belum mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja, padahal potensinya sangat besar," kata Hendra.
KPPMPI pun meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap nelayan kecil serta memastikan kebijakan kelautan dan perikanan berjalan sejalan dengan keberlanjutan.
"Laut yang sehat hanya bisa terwujud jika nelayan kecil dilindungi, ekosistem dijaga dan kebijakan benar-benar berpihak pada keberlanjutan," katanya.
KPPMPI menegaskan laut yang sehat tidak hanya diukur dari peringkat global, tetapi dari sejauh mana nelayan kecil terlindungi dan ekosistem pesisir tetap lestari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
